Nasional

Menilik Gaji Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto: Prestisius!

Seluruh penanganan perkara kriminal, baik itu pidana umum, pidana tertentu, pidana khusus, atau pidana siber berada di bawah kewenangan badan ini.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Jabatan paling prestisius di kepolisian setelah Kapolri adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

Pasalnya, seluruh penanganan perkara kriminal, baik itu pidana umum, pidana tertentu, pidana khusus, atau pidana siber berada di bawah kewenangan badan ini.

Jabatan Kabareskrim diisi bintang tiga.

Kabareskrim juga bisa saja dijabat bintang dua yang sedang dalam posisi promosi naik jabatan ke bintang tiga.

Saking prestisiusnya jabatan ini, jika mengikuti pola promosi di tubuh Polri, seorang Kabareskrim sangat berpeluang besar naik jabatan menjadi Kapolri.

Baca juga: Bukan Hanya Sambo, Hendra Kurniawan Ungkap Peran Komjen Agus Andrianto dalam Tambang Ilegal

Saat ini, jabatan Kabareskrim dipegang oleh Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Pria asal Blora yang merupakan jebolan Akpol tahun 1989.

Gaji Kabareskrim Dalam lingkup Polri, ada empat tingkatan jenderal polisi yang terdiri dari Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal (Komjen), Inspektur Jenderal (Irjen), dan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Jenjang kepangkatan tersebut juga akan memengaruhi besaran gaji yang diterima.

Gaji polisi, di luar tunjangan, secara umum tak jauh berbeda dari profesi TNI maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang terbagi menjadi empat golongan.

Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seorang jenderal polisi bintang 3 (Komjen) dengan jabatan Kabareskrim, berhak mendapatkan gaji pokok per bulan paling sedikit Rp Rp 5.079.300 dan paling banyak Rp 5.930.800.

Gaji plus tunjangan Sebagai informasi saja, komponen penghasilan terbesar jenderal polisi bukan berasal dari gaji pokok, melainkan dalam bentuk tunjangan kinerja atau yang biasa dikenal dengan tukin.

Tukin diberikan pemerintah dengan tujuan agar anggota Polri tidak tergoda untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bisa menjaga integritas pekerjaannya. 

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved