Kunker Wapres Maruf Amin ke Papua

BREAKING NEWS: Badan Pekerja Pusat GIDI Tolak Kunjungan Wapres Ma'ruf Amin di Jayapura

Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mengunjungi Sekolah PAUD Kristen Papua Hebat, yang dikelola GIDI Jemaat El-Roi di Kampung Asei Kecil, Jayapura.

Dok Penerangan Korem
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa bersama Forkopimda Papua beserta Para Pejabat TNI-Polri menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bersama Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan di Bandara Sentani Jayapura, Senin (28/11/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Badan Pekerja Pusat (BPP) Gereja Injili Di Indonesiaatau GIDI menolak kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin ke Papua.

Penolakan ini disampaikan Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo kepada Tribun-Papua.com melalui telepon seluler, Selasa (29/11/2022).

"Dari protokolel kepresidenan tidak pernah ada konfimasi kepada GIDI bahwa ada kunjungan Wapres karena itu kami tolak," ujar Wandikbo.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Serahkan NIB kepada Pelaku UMKM di Kota Jayapura

Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mengunjungi Sekolah PAUD Kristen Papua Hebat, yang dikelola GIDI Jemaat El-Roi di Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura.

Wandikbo menilai kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden sama sekali tidak menyentuh rakyat Papua.

"Mereka hanya membawa mala petaka 'kosong' dan Tuhan sudah memberitahu kami, ini bukan kunjungan yang baik," ujarnya.

Sebaiknya, lajut Wandikbo, Presiden juga Wapres Ma'ruf Amin di Papua memperhatikan pengungsi di Maybrat, Sorong, Nduga agar mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing.

"Mau bangun gereja, ekonomi, dan pendidikan jika masyarakat masih tinggal di hutan. Ini jadi tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu penting," katanya.

Baca juga: Tempuh Penerbangan 5 Jam, Wapres Ma’ruf Amin Tiba di Jayapura, Ini Update Kunkernya!

Wandikbo menegaskan, kunjungan yang ada hubungan dengan pembangunan sebaiknya melalui Gubernur Papua atau Sekda.

Hal itu menurutnya tidak bisa langsung masuk ke gereja.

"Intervensi tidak bisa langsung ke gereja, karena gereja duluan masuk di Tanah Papua dibanding pemerintah jadi harus dihargai."

"Kami beridiri bukan karena NKRI tapi firman Tuhan, dan gereja punya pemerintahan sendiri. Seharusnya ada konsolidasi dan koordinasi," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved