Pilkada 2024

Aturan Maju Jadi Caleg, Titi Anggraini: Parpol Jangan Usung Eks Napi Korupsi

Titi Anggraini mengatakan, jabatan publik merupakan posisi yang sangat strategis dan membawa dampak besar bagi masyarakat.

Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
ILUSTRASI - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang hendak maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) disambut baik oleh Pakar kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini. 

TRIBUN-PAPUA.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang hendak maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) disambut baik oleh Pakar kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini.

Namun, kata Titi, putusan tersebut tak sepenuhnya mampu membendung orang-orang yang pernah bermasalah dengan hukum, termasuk dalam kasus korupsi, untuk mencalonkan diri di pemilu.

Oleh karenanya, menurut Titi, ada baiknya jika partai politik (parpol) tidak mengusung mantan napi sebagai caleg, khususnya eks napi korupsi.

Baca juga: Orgenes Kaway Siap Maju Calon Bupati Jayapura di Pilkada 2024

"Mestinya partai politik tidak memaksakan diri untuk mencalonkan figur-figur dengan rekam jejak buruk, khususnya mantan terpidana korupsi," kata Titi disadur dari Kompas.com, Jumat (2/12/2022).

Titi mengatakan, jabatan publik merupakan posisi yang sangat strategis dan membawa dampak besar bagi masyarakat.

 

 

Partai sebagai sumber rekrutmen politik harusnya bisa membuktikan diri bahwa mereka punya banyak kader yang bebas masalah hukum dan berintegritas, baik untuk dicalonkan sebagai anggota parlemen maupun pejabat eksekutif.

Jika partai masih memberikan karpet merah untuk mantan terpidana korupsi, justru semakin memunculkan kecurigaan bahwa kaderisasi parpol tidak berjalan dan partai belum sepenuhnya memiliki komitmen antikorupsi.

"Padahal korupsi adalah salah satu problem paling besar yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar Titi.

Baca juga: Sosok Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Tengah: Perempuan OAP yang Pernah Hadapi Konflik Pilkada

Pasca Putusan MK tersebut, lanjut Titi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur detail administrasi pencalonan mantan terpidana di pemilu.

Selain itu, KPU juga perlu mengatur rinci tentang syarat caleg eks terpidana yang menurut UU Pemilu harus jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang belakang mereka sebagai mantan terpidana.

Sebab dalam beberapa pemilihan, ada caleg eks narapidana yang berupaya menutupi akses publik atas pengumuman yang mereka buat.

Salah satu modusnya, tim pemenangan caleg membeli habis koran yang memuat publikasinya soal status dia sebagai mantan terpidana.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved