Bentuk Tim Khusus Pengaduan soal Pemberitaan Pemilu, Dewan Pers Ingatkan Jurnalis Kerja Profesional

Dewan Pers akan membentuk tim yang menangani pengaduan yang terkait dengan pemberitaan politik dan pemilu.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi Pemilu - Dewan Pers akan membentuk tim yang menangani pengaduan yang terkait dengan pemberitaan politik dan pemilu. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Dewan Pers akan membentuk tim yang menangani pengaduan yang terkait dengan pemberitaan politik dan pemilu.

Dilansir laman Dewanpers.or.id, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, hal itu dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang diadukan bisa diselesaikan lebih cepat.

“Kami akan membentuk tim khusus yang menyelesaikan sengketa atau pengaduan pemberitaan seputar pemilu. Hal ini agar penyelesaian kasus pengaduan terkait pemilu dapat diselesaikan cepat, sesuai waktu penyelenggaraan pemilu,” kata Yedi, Senin (5/12/2022) di Jakarta.

Baca juga: Penjabat Bupati di Papua Diminta Ciptakan Rasa Aman Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu (KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD)

Ia mengingatkan para pekerja pers agar selalu meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Dewan Pers mengimbau pada seluruh media berbagai platform agar menjaga kehidupan pers yang sehat dan menjunjung tinggi etika serta patuh pada norma-norma sosial maupun agama yang disepakati bersama dan yang berlaku di masyarakat.

Yadi juga mengatakan bahwa insan pers harus bekerja profesional dan independen agar tak kehilangan fungsi dan perannya.

“Jangan sampai antusiasme jurnalis memberitakan isu politik tidak lagi mengindahkan fungsinya sebagai insan pers, tetapi menjadi bagian dan partisan dari tim parpol tertentu. Ini harus dihindari,” kata dia.

Selama Oktober 2022, kata Yadi, setidaknya ada tiga media yang yang mendapatkan teguran keras dari Dewan Pers karena tidak profesional terkait pemberitaan politik.

Ketiga media itu memuat ulang berita lama yang dikaitkan seolah-olah berita baru.

Baca juga: KPU Papua Gelar Sosialisasi Pemilu Untuk Kaum Disabilitas

“Kami meminta media itu mencabut berita tersebut. Kami minta mereka memberi keterangan di link-nya bahwa berita dicabut karena dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ujarnya.

Yadi menyebutkan bahwa ada kasus aduan di Dewan Pers setiap bulan.

Peningkatan pengaduan itu menunjukkan tumbuhnya  kesadaran masyarakat untuk mengadukan keberatan terhadap pemberitaan pers berada pada jalur yang benar, yakni kepada Dewan Pers.

Namun di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa ada yang harus dibenahi dalam kerja pers selama ini, khususnya kompetensi jurnalis dan kepatuhan terhadap KEJ

Dewan Pers sendiri telah menyelesaikan 51 kasus pengaduan selama November 2022, di mana 8 kasus selesai dengan risalah kesepakatan, 14 kasus diselesaikan dengan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), serta 27 kasus diselesaikan melalui surat. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved