Info Mimika

Kini Warga Mimika Urus Pengaduan Izin Usaha Cukup Lewat HP

Masalah pengaduan dan membuat izin usaha DPMPTSP telah menghadirkan satu inovasi baru yaitu aplikasi Si Pinter yang sudah berjalan

Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
FOTO BERSAMA- Suasana sosialisai pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di ruang rapat Hotel Cenderawasih 66, Selasa (6/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papia.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Upaya mempermudah pengajuan pengaduan izin usaha terus dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Warga tak perlu antre, kini cukup melalui aplikasi yang sudah tersedia di handphone.

Baca juga: Kasubag Keuangan, Bendahara dan Operator di Pemkab Mimika Dikenalkan Aplikasi FMIS Simda

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau. Menurutnya, inovasi pelayanan kepada masyatakat terus dilakukan pihaknya yang berkaitan dengan izin usaha. Termasuk soal pengaduan.

"Masalah pengaduan dan membuat izin usaha DPMPTSP telah menghadirkan satu inovasi baru yaitu aplikasi Si Pinter yang sudah berjalan," katanya saat ditemui di sela-sela Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan terhadap Pelaku Usaha.

Lebih lanjut dia menjelaskan, segala izin usaha saat ini lebih dipermudah guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Mimika.

"Warga bisa mengadu lewat HP menggunakan aplikasi jadi itu sangat mudah prosesnya cepat," pungkasnya.

Sementara itu, sosialisasi tersebut dilakukan di ruang rapat Hotel Cenderawasih 66, Selasa (6/12/2022) dihadiri kurang lebih 100 peserta dan unsur terkait lainnya.

Baca juga: Jelang Nataru, Pemkab Mimika Keluarkan Surat Edaran tentang Penjualan Miras

Staf Ahli Bupati Mimika, Ir Ignatius Edi Santoso mengatakan sosialisasi sebagai bentuk implementasi UU cipta kerja nomor 11 tahun 2020 yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tetang perizinan usaha yang tidak lagi berbasis izin usaha saja melainkan tingkat resiko skala usaha.

"Jadi kegiatan berusaha itu dibagi menjadi tiga bagian diantaranya, beresiko rendah menggukan Nomor Induk Berusaha (NIB), beresiko menengah memilili NIB dan sertifikat standar, dan resiko tinggi harus memiliki NIB dan izin usaha lainnya," ungkap Ignatius kepada Tribun-Papua.com di Timika.

Baca juga: Pemkab Mimika Gelar Seleksi Kompetensi, 538 Honorer Berpartisipasi

Dikatakan Ignatius, hadinya aturan baru ini maka DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaran perizinan berusaha dalam hal pengaduan masyarakat begitupun penyuluhan.

"Untuk itu pengaduan dan konsultasi dibutuhkan pendampingan izin usaha hingga tepat sasaran hingga tuntas," katanya.

Lanjut Ignatius, DPMPTSP harus menjadi pelayan masyarakat yang baik karena sudah menjadi tugas dan tanggunjawab.

Baca juga: Johannes Rettob Bantah Ada Mutasi Jabatan di Pemkab Mimika: Itu Hoaks!

"Kami yakin dengan perluasan infomasi dan komunikasi akan mendorong peran masyarakat dalam hal pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved