Papua Terkini

Punawirawan TNI Terdakwa Pelanggar HAM Berat Paniai Papua Divonis Bebas: Ini Sosoknya

Ketua Majelis Hakim Peradilan HAM, Sutisna Sawati menyebut Isak Sattu tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat Paniai.

Tribun-Papua.com/Istimewa
DIADILI - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis bebas terdakwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, di Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, Kamis (8/12/2022). (KOMPAS.COM/HENDRA CIPTO) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu divonis bebas.

Vonis bebas itu dinyatakan Majelis Hakim Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/12/2022).

Ketua Majelis Hakim Peradilan HAM, Sutisna Sawati menyebut Isak Sattu tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat Paniai.

Baca juga: Mayor Isak Sattu Dituntut 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua

"Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua," kata Sutisna, dikutip dari Youtube Pengadilan Negeri Makassar.

Majelis Hakim Peradilan HAM pun membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis Hakim Peradilan HAM lalu memerintahkan agar hak terdakwa dipulihkan sehubungan dengan vonis bebas tersebut.

"Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya," imbuh Sutisna.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Agung (Kejagung) membacakan dakwaan kepada perwira penghubung Komando Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai dalam sidang perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua dengan tuntutan hukuman 10 tahun penjara.

JPU Erryl Prima Putra Agoes yang membacakan tuntutan menyatakan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di Paniai.

"Atas perbuatannya, terdakwa didakwa pasal berlapis. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM."

"Dan dakwaan kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujarnya saat sidang di Ruang Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai Minim Sorotan, Komnas HAM Bandingkan dengan Sidang Ferdy Sambo

JPU juga meminta agar terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara.

Terdakwa juga dituntut membayar perkara Rp 5 ribu.

Dalam pelanggaran HAM berat Paniai, empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved