Hari HAM Internasional di Papua

Desak Pemerintah Sikapi Serius Tragedi Paniai, KontraS: Sejarah akan Rekam Seluruh Catatan Prosesnya

Kontras mendesak supaya pemerintah Indonesia menyikapi serius Tragedi Paniai, termasuk vonis bebas atas Isak Sattu selaku terdakwa tunggal kasus ini.

Tribunnews.com/Gita Irawan
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar (kiri) saat konferensi pers di kantor KontraS Jakarta Pusat pada Jumat (23/9/2022) - KontraS mendesak supaya pemerintah Indonesia menyikapi serius Tragedi Paniai, termasuk vonis bebas atas Isak Sattu selaku terdakwa tunggal kasus ini. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses hukum kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua.

Deputi Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menilai, pengadilan pelanggaran HAM berat Paniai tidak siap sejak awal.

Ia menyesalkan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia (HAM) yang memvonis bebas terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Punawirawan TNI Terdakwa Pelanggar HAM Berat Paniai Papua Divonis Bebas: Ini Sosoknya

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis bebas terdakwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, di Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, Kamis (8/12/2022).
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis bebas terdakwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, di Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, Kamis (8/12/2022). ((KOMPAS.COM/HENDRA CIPTO))

"Proses pencarian majelis hakim yang juga terdiri dari hakim ad hoc tercatat tidak berlangsung dengan berkualitas," kata Rivanlee dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Sebagai catatan, terdapat delapan hakim ad hoc yang lolos seleksi akhir Mahkamah Agung untuk mengampu sidang Tragedi Paniai.

Empat di antaranya bertugas untuk pengadilan tingkat pertama yang telah berakhir dengan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Makassar, yakni Siti Noor Laila (mantan komisioner Komnas HAM), Robert Pasaribu (ASN), Sofi Rahmadewi (dosen), serta Anselmus Aldrin Rangga Masiku (advokat).

Empat lainnya, Mochamad Mahin (mantan hakim), Fenny Cahyani (advokat), Florentia Switi Andari (advokat) , dan Hendrik Dengah (dosen) lolos untuk pengadilan HAM tingkat banding.

Nama-nama ini dianggap aktivis dan pegiat HAM kurang berkompeten untuk menangani perkara seberat Tragedi Paniai 2014.

Baca juga: Kejagung Bakal Ajukan Kasasi setelah Terdakwa Kasus Paniai Divonis Bebas: Kita Pelajari Putusannya

Di samping itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan, hakim-hakim ad hoc ini belum pernah menerima hak keuangan mereka sejak terpilih.

Rivanlee menambahkan, proses pembuktian di persidangan pun juga dinilai tak berlangsung maksimal.

"Minimnya eksplorasi dari majelis hakim dan kendala teknis selama persidangan juga patut menjadi catatan," ujarnya.

"Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai ini terkesan tidak siap menyelenggarakan proses terhadap peristiwa hukum sepenting kejahatan kemanusiaan," jelas Rivanlee.

KontraS mendesak supaya pemerintah Indonesia menyikapi serius Tragedi Paniai ini, termasuk vonis bebas atas Isak Sattu selaku terdakwa tunggal yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dari peristiwa ini.

"Pemerintah harus menyikapinya dengan serius. Sebagai catatan, Peristiwa Paniai adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved