Hari HAM Internasional di Papua

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak PBB Intervensi Kemanusian di Papua

Mereka mendesak kepada Komisi Tinggi HAM PBB segera melakukan intervensi kemanusian ke tanah Papua, pasca-bebasnya terdakwa oleh pengadilan.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Empat korban penembakan Paniai, Papua 2014. Para keluarga korban menyurati Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Jeneva Swiss untuk meminta keadilan pasca-bebasnya terdakwa kasus ini. (Dok: Jhon Gobay) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu divonis bebas dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/12/2022).

Merespon ini, para keluarga korban menyurati Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Jeneva Swiss untuk meminta keadilan.

Dalam suratnya, mereka mendesak kepada Komisi Tinggi HAM PBB segera melakukan intervensi kemanusian ke tanah Papua.

Ini untuk melihat dari dekat pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu.

Baca juga: Pensiunan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Papua Divonis Bebas, Kinerja Kejagung Dipertanyakan

Surat tersebut diterima Kompas.com dari Peneliti Kontras Rivanlee Anandar.

Surat ditandatangani oleh sejumlah keluarga korban yakni orang tua Simon Degei, Yosep Degei; Orang Tua Apius Youw, Yosep Youw; Orang Tua Alpius Gobai, Obed Gobai; Orang Tua Yulianus Yeimo, Herman Yeimo.

Kemudian, saksi korban yaitu Yermias Kavame dan Yohanes Gobai; Saksi Lapangan Pdt Yokok Douw; serta Pendamping Korban yaitu Pdt Agus Mote, Pdt Yafet Pigai, dan Yones Douw.

“Kami juga memohon dengan Hormat kepada Komisi Tinggi Dewan HAM PBB yang kedudukan Jenewa Swiss dapat mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan ulang Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai,” tulis surat tersebut.

Secara khusus, keluarga korban meminta Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan ulang atau membuka dokumen ulang untuk mengungkap kebenaran.

Dalam pernyataannya, para keluarga korban menilai penetapan tersangka mayor Inf (Purn) Isak Sattu tidak sesuai fakta lapangan dan tidak sesuai UU nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Pelanggaran HAM Berat.

Menurut hasil penyelidikan Polda Papua kesimpulan menyebutkan bahwa melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil Papua di lapangan Karel Gobai terdiri dari 4 kesatuan.

Antaralain Kopaskas atau Angkatan Udara di bandara Enarotali; Brimob dan Polisi Dalmas Paniai; Koramil dan Timsus 753; serta Kopasus.

Hal tersebut juga berdasarkan 57 saksi Kasus Paniai.

Namun, dalam kejadian ini, Jaksa Agung menetapkan hanya 1 tersangka dari 1 kesatuan yakni dari Koramil dan Tiemsus 753.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved