Info Jayapura

Masyarakat Adat Grime Nawa Belum Terima SK Pencabutan Izin, Greenpeace Indonesia: Ada Apa?

Hasil dialog tersebut telah disepakati pada Senin (12/12/2022) Pemkab Jayapura akan menyerahkan SK pecabutan izin yang menjadi tutuntutan.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa meminta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mencabut izin lokasi dan izin lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Persoalan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa memasuki babak baru.

Koordinator Koalisi Masyarakat Adat Grime Nawa, Yustus Mame mengatakan, pihaknya melakukan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Asisten 1 Sekda, Elphyna Situmorang meminta kejelasan pencabutan izin lokasi dan izin lingkungan perusahaan perkebunan PT Permata Nusa Mandiri yang merupakan lanjutan aksi pada beberpa waktu.

Baca juga: [BAGIAN 1] Masyarakat Lembah Grime Nawa Papua Khawatir Hutan Adat Jadi Perkebunan Sawit

"Kami minta dialog membicarakan proses pencabutan izin bisa terjadi pasca peringatan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi malah dijelaskan mengenai lokasi Hak Guna Usaha (HGU), kami masyarakat mengerti, kan sebelum ada HGU keluar dulu izin-izin lainnya," kata Yustus di Sentani, Distrik Sentani, Sabtu (10/12/2022).

Menurut Yustus, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw harus mencabut izin lokasi dan lingkungan di akhir masa jabatannya pada, Senin (12/12/2022) agar tidak mencederai perjuangannya kepada masyarakat adat selama 10 tahun menjabat.

 

 

"Selama 10 tahun bicara tentang masyarakat adat apabila tidak cabut izin lokasi maka hancur perjuangannya," ujarnya.

Yustus menjelaskan, dari hasil dialog tersebut telah disepakati pada Senin (12/12/2022) Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menyerahkan SK pecabutan izin yang menjadi tuntutan mereka.

Berkaitan dengan teguran pertama hingga ketiga, lanjutanya, selama ini tidak pernah ada pengawasan oleh pihak keamanan karena itu perusahaan tetap membangkangkan.

Sementara itu, Greepeace Indonesia, Asep Komarudin yang hadir mendampingi masyarakat mengatakan seharusnya bupati dapat mengambil tindakan tegas kepada pihak perusahaan ketika teguran pertama, kedua, dan ketiga telah di keluarkan.

Baca juga: [Bagian 2] Bagaimana Hasil Evaluasi Izin Kebun Sawit di Kabupaten Jayapura? 

Kemudian, bupati bisa melakukan langkah selanjutnya untuk mencabut izin lokasi dan dan lingkungan.

"Kedua izin tersebut memang kewenangan bupati, sementara izin lokasi bupati berjanji tidak akan memperpanjang, terkait dengan izin lingkungan apalagi sekarang prosedurnya sudah di jalankan oleh bupati melalui surat peringatan," kata Asep.

Asep menilai, masa jabatan bupati sudah selesai maka bisa segera untuk di lakukan pencabutan izin lokasi dan lingkungan melihat kondisi tersebut.

"Apa yang menjadi hambatan di pemerintah daerah? tadi lebih banyak menyinggung HGU, HGU memang kewenangan di ATR/BPN dan dari seluruh wilayah dan izin lingkungan sudah ada HGU sekitar 10 ribu hektar nah sisanya masih ada izin lingkungannya," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini perusahaan pasti akan mengatakan beroperasi di wilayah HGU yang sudah di tetapkan. Tetapi kemudian ada aktivitas lain yaitu pembukaan portal di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.

"Seharusnya hal itu dipatuhi dulu oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas ini terkesan perusahaan mengekangi perintah untuk melakukan aktivitas berpotensi menimbulkan konflik," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved