KKB Papua

Wapres Ma'ruf Amin: Aparat Tindak Tegas Pelaku Teror dan Keonaran di Papua

Karena itu, Ma'ruf Amin meminta supaya negara hadir dan menjamin keamanan warga agar mereka bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman.

Istimewa
Egianus Kogoya, pemimpin KKB paling berbahaya di Kabupaten Nduga. Keberadaannya sudah terpantau, tapi tak terlihat. Ia tak pernah meninggalkan Kabupaten Nduga sehingga sulit ditangkap. Hingga kini pergerakannya pun susah dideteksi. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aparat TNI dan Polri diminta menindak tegas serta memproses hukum kelompok-kelompok yang berbuat onar di Papua.

Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam rapat internal bersama sejumlah menteri dan perwakilan TNI/Polri di kediaman resmi Ma'ruf di Jakarta, pada Selasa (20/12/2022).

Wapres mengatakan, ada sekelompok kecil di Papua yang sengaja ingin berbuat onar dan melakukan teror agar masyarakat merasa resah.

Termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Baca juga: Lebih Keras dari Jokowi, Wapres Minta Panglima TNI Yudo Margono Tindak Tegas KKB Papua

"Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

"Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," sambung Masduki dalam keterangan pers, Selasa.

Wapres, kata Masduki, memandang kelompok teror di Pappua sengaja membuat masyarakat resah dan ketakutan.

"Mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan," katanya.

Karena itu, Ma'ruf Amin meminta supaya negara hadir dan menjamin keamanan warga agar mereka bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman.

Di samping itu, Ma'ruf juga menegaskan bahwa pendekatan humanis harus tetap dijalankan di Papua.

Begitu pula dengan pendekatan teritorial yang mesti dikerjakan oleh semua pihak, baik itu TNI, Polri, dan pemerintahan sipil di sana karena pendekatan teritorial dinilai penting.

"Karena apa, supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," kata Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf Amin juga berpesan agar dana-dana APBN milik kementerian/lembaga mesti disalurkan untuk membangun kesejahteraan di Papua.

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf juga menerima laporan bahwa masyarakat Papua menerima baik hasil pemekaran di sana.

Baca juga: Presiden Jokowi: Panglima TNI Yudo Margono Harus Lebih Tegas terhadap KKB Papua

Masduki mengklaim, respons positif itu disebabkan masyarakat Papua tahu bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua.

"Jadi, tidak lain bahwa pemekaran itu bertujuan untuk membangun Papua lebih sejahtera dan itu diketahui oleh hati nurani masyarakat Papua," kata Masduki.

Rapat ini turut dihadiri oleh menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen I Nyoman Cantiasa. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Keonaran di Papua",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved