Papua Terkini

Banyak Dana Pemda Mangkir di Bank Senilai Rp 123 Triliun, Termasuk Provinsi Papua?

Presiden Jokowi meminta untuk setiap pemda mengoptimalkan pengelolaan APBD-nya, sehingga belanja bisa terserap dengan maksimal.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
MEGAH – Tampak megah Gedung Kantor Gubernur Papua. Bangunan tersebut merupakan salah satu dari 9 bangunan megah dan monumental yang dibangun masa kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang diresmikan pada akhir tahun 2022. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah kembali disindir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena banyak daerah yang masih mengendapkan dana pemerintah daerah di bank.

Dana yang mangkir di bank tersebut untuk anggaran tahun 2022 lalu berjumlah Rp 123 triliun.

Untuk itu, Jokowi meminta agar para pemimpin daerah mengoptimalkan pengelolaan APBD-nya.

Baca juga: PPATK Bekukan Kas Pemprov Papua Rp 1,5 Triliun: Untuk Hindari Potensi Penyimpangan Dana Publik

"APBD yang ada di bank, akhir tahun 2022 itu berada di angka Rp 123 triliun. Ini jangan ditepuktangani, sekarang saya lihat, setiap hariannya dilihat," kata Jokowi saat memberikan pidato pembukaan dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor pada Selasa (17/1/2023).

Presiden mengaku selalu memperhatikan pengelolaan APBD, mulai dari pendapatan yang dimiliki setiap daerah, realisasi belanja di setiap daerah, termasuk dana APBD setiap daerah yang masih tersimpan di bank.

 

 

Oleh sebab itu, Jokowi meminta untuk setiap pemda mengoptimalkan pengelolaan APBD-nya, sehingga belanja bisa terserap dengan maksimal dan memberikan output yang baik bagi masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta pemda untuk memperbaiki kebiasaan merancang program yakni menjadi direncanakan sebelum tahun APBD itu dimulai.

Maka, ketika memasuki awal tahun sudah bisa mulai menjalankan program tersebut.

"Saya ingatkan, untuk mendesain program, merencanakan pogram itu sebelum tahun berjalan. Jangan sampai (dana APBD) menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran)," kata dia.

Menurut dia, pemda yang memiliki pendapatan daerah cukup besar, bisa mengalokasikan sebagian anggarannya menjadi dana abadi, seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Baca juga: Begini Reaksi Ridwan Rumasukun Setelah Pusat Bekukan Rekening Pemprov Papua Akibat Lukas Ditangkap

Hingga akhir 2022, pemerintah pusat memiliki dana abadi pendidikan sebesar Rp 124 triliun.

Pemda dinilai bisa melakukan hal yang sama, yakni memiliki dana abadi bidang tertentu yang kemudian dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya digunakan untuk mendorong pengembangan bidang tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved