Info Papua Pegunungan

Bupati Spei Bidana Kecewa, Tak Ada Birokrat Asli Pegubin Duduki Jabatan di Papua Pegunungan

Pengalaman dan perlakukan diskriminatif yang dialami masyarakat Pegunungan Bintang selama 40 tahun bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya kini terulang

Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
ILUSTRASI - Ribuan massa dan ASN di Kota Oksibil menggelar demo damai di Lapangan Kabiding pada 4 Juli 2022 menolak keputusan DPR RI menetapkan Kabupaten Pegunungan Bintang masuk Provinsi Papua Pegunungan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Bupati Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana, mengaku kecewa terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang ditunjukkan oleh Pemprov Papua Pegunungan dalam eselonisasi atau penempatan jabatan birokrasi di lingkup pemerintahan setempat.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Spei Bidana menyikapi pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, Rabu, (18/1/2022) di Wamena, dimana tak ada satu pun pejabat Orang Asli Papua dari Pegunungan Bintang yang menduduki jabatan eselon II dan III.

Baca juga: 172 Pejabat Diangkat oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Yosia Busup: Belum Akomodir Semua Suku

“Sebagai bupati saya sangat kecewa dengan Pemprov Papua Pegunungan. Padahal dari 8 kabupaten yang masuk dalam provinsi baru ini, melalui Asosiasi Bupati kita sudah sepakat untuk ajukan setiap kabupaten dapat jatah 2 pejabat eselon II,” kata Spei Bidana, Kamis (19/1/2023).

Sementara itu, kata Spei Bidana, untuk mutasi pegawai setiap kabupaten 100 orang, hanya di Pegunungan Bintang ajukan 67 orang.

 

 

“Itu juga tak satu pun Orang Asli Pegunungan Bintang yang diakomodir. Ada tapi teman-teman dari luar Pegunungan Bintang seperti Plt Kepala BKD, Plt Kepala Pekerjaan Umum dan kemarin sekitar 4 orang,” ujarnya.

Menurut Spei Bidana, fakta hari ini membuktikan bahwa kekuatiran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Pegunungan Bintang yang pada Juni 2022 dan melakukan demonstrasi besar-besaran menolak bergabung dengan Provinsi Papua Pegunungan menjelang pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) itu, kini benar-benar terjadi.

Pengalaman dan perlakukan diskriminatif yang dialami masyarakat Pegunungan Bintang selama 40 tahun bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya kini terulang kembali.

Baca juga: Akibat Aksi KKB, Trigana Hentikan Penerbangan ke Pegunungan Bintang Papua Pegunungan

“Kami tetap menjadi wilayah yang tidak diperhitungkan dalam pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan perekonomian,” katanya.

“Dulu kami tolak bergabung dengan provinsi ini karena tiga alasan. Pertama, kami susah akses ekonomi ke Wamena karena sangat jauh. Kedua, SDM yang kami siapkan juga tidak akan dipakai. Ketiga, aspek ketidakadilan pembangunan.”

“Jadi saya sebagai bupati sangat kecewa dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pj Gubernur sekarang,” urai Spei Bidana.

Spei Bidnaa pun dengan tegas meminta Pemprov Papua Pegunungan harus mengkaji dan merombak ulang eselonisasi yang sudah dilakukan dengan mengakomodir secara adil seluruh SDM aparatur dari 8 kabupaten, dimana tidak hanya Kabupaten Pegunungan Bintang, tetapi juga 3 kabupaten lain yang bernasib serupa yakni Yahukimo, Nduga, dan Kabupaten Yalimo.

“Semacam ada stigma bahwa kami yang dari wilayah ini tidak mampu. Untuk apa pemekaran provinsi kalau sama saja kami tidak diberdayakan. Kami akan minta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan untuk mengkaji kembali kebijakannya dan mengakomodir secara adil seluruh kabupaten. Provinsi ini milik rakyat di 8 kabupaten itu, bukan hanya milik suku tertentu,” tuturnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved