Info Jayapura

Terima LHP Kinerja Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman, Ini Kata Triwarno Purnomo

Triwarno mengatakan, dalam LHP ada terdapat beberapa catatan terkait peningkatan kualitas air minum yang layak dan aman kepada masyarakat.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, kini menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penyediaan akses air minum layak dan aman tahun anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua, Rabu (18/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, kini menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penyediaan akses air minum layak dan aman tahun anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua, Rabu (18/1/2023).

LHP tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo di Kantor Perwakilan BPK Papua, Kota Jayapura.

Setelah menerima, Triwarno mengatakan, dalam LHP ada terdapat beberapa catatan terkait peningkatan kualitas air minum yang layak dan aman kepada masyarakat.

Baca juga: Pemkab Jayapura Target Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting, Triwarno Purnomo: Arahan Presiden

Seperti penyediaan infrastruktur Sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang belum dapat dimanfaatkan.

Kemudian juga terhadap perlindungan sarana pengambilan air dan perencanaan proyeksi kebutuhan maupun potensi air, serta studi kelayakan terkait penyediaan jaringan.

 

 

"Semua ini akan menjadi catatan penting dan akan segera ditindaklanjuti, agar benar-benar air bersih dapat mencukupi, dan berkualitas, terjamin untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Triwarno kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Kota Jayapura.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Martuama Saragi mengatakan, pihaknya mengapresiasi seluruh capaian dan keberhasilan maupun upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Jayapura.

Namun kata Martuama, catatan-catatan yang pihaknya berikan perlu menjadi perhatian Pemkab Jayapura.

Baca juga: Upaya Pemkab Jayapura Tingkatkan PAD, Hana Hikoyabi: Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, selain catatan yang ada, Pemkab Jayapura juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan maupun strategi daerah dalam pengelolaan sampah (Jakstrada) serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam).

Ini harus dilakukan karena akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan penyediaan jaringan SPAM yang layak dan aman untuk.

"Artinya kualitas air yang dikonsumsi masyarakat saat ini belum seluruhnya karena harus memenuhi parameter agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih," kata Martuama.

Menurut Martuama, terkait catatan-catatan tersebut BPK juga telah memberikan rekomendasi dalam LHP agar dapat ditindaklanjuti dengan waktu 60 hari setelah. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved