Nasional

WARNING untuk Kepala Daerah, Sri Mulyani: Anggaran Belanja Jangan Dikorupsi!

Semua anggaran belanja diperuntukkan melindungi rakyat dan menjaga ekonomi Indonesia agar terus tumbuh serta semakin maju.

Editor: Roy Ratumakin
Dok. Kemenkeu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara dan memberikan peringatan kepada kepala daerah untuk mengelolah anggaran dengan tepat terutama dalam hal belanja.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menghadapi gejolak ekonomi yang masih berlanjut di tahun ini.

"Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) dan pemerintah daerah harus terus mengelola anggaran belanja dengan efisien, fokus mencapai hasil, tidak boros, bocor atau dikorupsi," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya @smindrawati, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Ini Tiga Kepala Daerah Terduga Korupsi di Papua yang Habis Masa Jabatan pada 2023: 1 Buronan KPK!

Ia menjelaskan, dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Jokowi meminta agar jajaran di pemerintahannya fokus pada 4 hal.

Pertama, inflasi harus turun rendah, pemda perlu terlibat menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi dan pasokan.

 

 

Kedua, kemiskinan ekstrim harus turun dan diberantas, perhatikan dan bantu masyarakat miskin di masing-masing daerah.

Ketiga, stunting atau kurang gizi harus diturunkan secara cepat, salah satu upayanya dengan memanfaatkan teknologi dan monitor detail ibu hamil, janin, dan balita.

Serta keempat, harus mendorong, mendukung, dan mempermudah investasi di daerah agar kesempatan kerja tercipta. Jangan persulit dengan regulasi dan birokrasi rumit serta berbelit.

Maka dalam upaya mengerjakan 4 fokus tersebut, Sri Mulyani bilang, sebagai bendahara negara, Kemenkeu telah mengalokasikan belanja negara mencapai Rp 3.061 triliun di 2023.

Baca juga: Banyak Dana Pemda Mangkir di Bank Senilai Rp 123 Triliun, Termasuk Provinsi Papua?

Satu di antara pos belanja tersebut yakni anggaran dana transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 814 triliun.

"APBN dan APBD adalah instrumen sangat penting untuk menjalankan arahan Presiden tersebut," kata dia.

Di samping TKDD, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun, anggaran subsidi energi mencapai Rp 339,6 triliun, serta anggaran perlidungan sosial mencapai Rp476 Triliun.

Baca juga: KRP Minta KPK Transparan, Otniel Deda: Rakyat Perlu Update Kesehatan Lukas Enembe

Ia mengatakan, semua anggaran belanja itu diperuntukkan melindungi rakyat dan menjaga ekonomi Indonesia agar terus tumbuh serta semakin maju secara merata di tengah berbagai risiko ekonomi.

Tahun ini, pengelolaan ekonomi nasional akan dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari harga komoditas melonjak, inflasi global naik tinggi, hingga ekonomi global melesu.

Oleh sebab itu, dia menekankan, penggunaan uang negara harus tepat agar dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Rakyat harus mampu merasakan dan melihat hasil dari APBN dan APBD #uangkita - yang berasal dari uang pajak dari rakyat," tutup Sri Mulyani. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Sri Mulyani: Anggaran Belanja Jangan Bocor atau Dikorupsi

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved