Lukas Enembe Ditangkap KPK

Komnas HAM Diminta Rekomendasikan KPK Hentikan Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe

Emanuel berharap kasus Lukas Senembe bisa dihentikan karena alasan kesehatan. Seperti halnya KPK menghentikan sementara kasus Soeharto.

Istimewa
Gubernur Papua Lukas Enembe harus menggunakan kursi roda saat hendak masuk pesawat sebelum bertolak ke Jakarta dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Selasa (10/01/2023) malam. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk mengeluarkan rekomendasi yang ditunjukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang penghentian kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe.

Permintann ini disampaikan Pengacara Lukas Enembe, Emanuel Herdyanto, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Emanuel berharap kasus Lukas Senembe bisa dihentikan karena alasan kesehatan.

"Meminta Komnas HAM merekomendasikan kepada KPK agar Bapak (Lukas Enembe) itu disebut unfit to stand trial, dihentikan penyidikannya karena Bapak sakit," ujar Emanuel.

Baca juga: Pengacara Lukas Enembe: Tak Ada Hubungan Yulce Wenda dengan Tokoh OPM Benny Wenda

Dalam banyak perkara, kata Emanuel, KPK menerapkan penghentian penyidikan karena alasan kesehatan tersebut.

Salah satunya adalah pemeriksaan kasus serupa yang dialami almarhum presiden Soeharto.

"Kita minta hal yang sama, Komnas HAM atas nama kemanusiaan melihat Bapak sakit, ini dihentikan daripada kemudian dipaksakan dan hal yang tidak kita inginkan terjadi pada Bapak," imbuh Emanuel.

Di sisi lain, Komnas HAM juga diminta agar bisa menemui langsung Lukas Enembe dan melihat kondisi kesehatannya di dalam tahanan KPK.

"Kami minta Komnas HAM untuk menguunjungi Bapak untuk memastikan benarkah Bapak sakit seperti yang kami laporkan hari ini dengan bukti-bukti yang kami sampaikan," pungkas Emanuel.

Pantauan Kompas.com, pengaduan penasehat hukum Lukas Enembe tersebut hanya diterima oleh staf pengaduan Komnas HAM.

Pengacara Lukas Enembe, Emanuel Herdyanto saat memberikan aduan kepada Komnas HAM agar penyidikan KPK terhadap Lukas Enembe dihentikan, Kamis (19/1/2023).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)
Pengacara Lukas Enembe, Emanuel Herdyanto saat memberikan aduan kepada Komnas HAM agar penyidikan KPK terhadap Lukas Enembe dihentikan, Kamis (19/1/2023).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO) (Tribun-Papua.com/Kompas.com)

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai hanya lewat dari lobi dan langsung menuju lantai atas tanpa menemui kuasa hukum Lukas Enembe.

Lukas ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022.

Baca juga: KPK Periksa Yulce Wenda dan Astrac Bona terkait Proyek APBD Papua, Pengacara Lukas Enembe Bereaksi

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka senilai Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua.

Selain itu, Lukas diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Minta Komnas HAM Rekomendasikan KPK Hentikan Penyidikan Lukas Enembe"

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved