Info Mimika

Bapenda Mimika Bantah Isu Kerugaian Negara Rp 61,9 M, Dwi Cholifah: Tidak benar!

Dwi Cholifah mengatakan, terkait isi pemberitaan bahwa BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang perhitungannya.

Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah bantah tentang unggahan di salah satu media pada (21/1/2023) yang memberitakan tentang ‘Diduga Kerugian Negara Mencapai Rp 61,9 Milyar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gibbas (LSM)’. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah bantah tentang unggahan di salah satu media pada (21/1/2023) yang memberitakan tentang ‘Diduga Kerugian Negara Mencapai Rp 61,9 Milyar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gibbas (LSM)’.

Tak hanya dugaan kerugian umun, Lembaga Swadaya Masyarakat Gibbas (LSM) Kampak juga meminta Plt Bupati Mimika mecopot Kepala Bapenda.

Atas pemberitaan tersebut pihaknya selaku Kepala Badan memberikan keterangan lewat konferensi pers bersama awak media di Kantor Bapenda, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Sidang Kasus Penjualan Amunisi kepada KKB di Timika, JPU Tidak Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa

"Saya selaku kepala Bapenda perlu dan harus meluruskan berita tersebut karena hal ini merupakan harga diri secara pribadi dan harga diri bagi institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Disisi lain agar masyarakat luas juga mendapat informasi yang benar dan valid," ujarnya.

Dwi Cholifah mengatakan, terkait isi pemberitaan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak daerah yang perhitungannya didasarkan pada NJOP bumi dan bangunan di dalam SPPT PBB, dan luasan tanah pada sertifikat. Dengan rumus perhitungan: (NJOP X luas bumi/bangunan) Rp. 60.000.000 X 5 persen.

 

 

Selanjutnya PT Tunas Agung Sejahtera atau yang disebut PT. TAS pada bulan Juli 2018 melakukan pengurusan BPHTB sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 34/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Tunas Agung Sejahtera atas tanah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian HGU atas nama koperasi produsen IMYU mitra sejahtera atas tanah di kabupaten Mimika Provinsi Papua.

"Jadi ini merupakan objek pajak perkebunan maka untuk PBB nya masuk pada pajak pusat atau lebih dikenal PBB P3 sektor (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan).

Baca juga: MIRIS! Baru Rampung 40 Persen, Pengerjaan Taman Mini Bundaran Petrosea Timika Putus Kontrak

Lanjutnya, ini juga merupakan Pajak Pusat sehingga di daerah yang memiliki kewenangan adalah Kanwil Pajak Maluku dan Papua yang berkedudukan di Jayapura dan atau KPP Pratama Timika," katanya.

Ia mengatakan, Badan Pendapatan Daerah memproses BPHTB PT. TAS mendasari pada Keputusan Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN Nomor 34/HGU/Kem-atr/BPN/2018, Keputusan Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN Nomor 35/HGU/Kem-atr/bpn/2018, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 00415/NKEB/WPJ.18/2018 Tentang pengurangan SPPT PBB yang tidak benar karena permohonan wajib pajak. SPPT PBB P3 tahun 2017 NOP. 82.10.003.953.110-0002.1 dan SPPT PBB P3 tahun 2018 NOP. 82.10.003.953.110-0002.1

"Jadi luas yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah keputusan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN No. 34 pemberian HGU atas nama PT. TAS seluas 29.892,5 Ha dan 35 pemberian HGU atas nama koperasi Produsen "imyu Mitra Sejahrera" seluas 7.676,6 Ha. Bukan luasan ijin lokasi yang diberikan sebesar 40.000 Ha ataupun Ijin Usaha perkebunan kelapa sawit seluas 39.500,42 Ha," paparnya.

Selanjutnya, PT TAS telah menyetor ke kas daerah kabupaten Mimika atas pembayaran BPHTB sebesar Rp7.171.200.000, Rp 1.790.550.000 dan Rp. 1.839.384.000, Rp 457.596.000, dengan total Rp 11.258.730.000.

"Jadi proses perhitungan telah sesuai dengan Perda Kabupaten Mimika Nomor 16 Tahun 2010 Tentang BPHTB dan Penjelasan di atas sudah kami jelaskan pada saat klarifikasi di Kejaksaan Negeri Timika," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved