Kamis, 16 April 2026

Info Papua Selatan

Kota Terpadu Mandiri Salor Jadi Daerah Administrasi Papua Selatan

KTM Salor sendiri berada di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Sekira satu hingga dua jam perjalanan dari Kota Merauke.

Editor: Roy Ratumakin
Facebook @official.informasi.merauke
Tugu Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor di Merauke, Papua Selatan. Lokasi ini telah disepakati menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Sempat beredar kabar ada penolakan dari masyarakat Kabupaten Boven Digoel soal lokasi pembanguna Kantor Gubernur Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, namun kini prosesnya telah disepakati oleh empat kabupaten.

Empat kabupaten yang menyetujui lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan yaitu, Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.

Bahkan, KTM Salor juga telah disepakati oleh DPR 4 kabupaten bersama Pokja dan tim pemekaran.

Baca juga: Pemkab Merauke Gelar Pameran Kuliner dan Hiburan Malam Untuk Pulihkan Ekonomi Akar Rumput

KTM Salor sendiri berada di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Sekira satu hingga dua jam perjalanan dari Kota Merauke.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, penentuan lokasi tersebut atas dasar keputusan bersama.

 

 

“KTM Salor itu sudah ditandatangani oleh 4 bupati dan 4 DPR bersama dengan pokja dan tim pemekaran Provinsi Papua Selatan,” kata Apolo kepada Tribun-Papua.com, Selasa (31/1/2023).

Soal penolakan dari sebagian masyarakat Kabupaten Boven Dihoel, menurut Apolo Safanpo, hal tersebut adalah sebuah kemunduran.

“Kita harus mundur lagi, cari tanah, cari pembebasan lahan lagi dan masa penjabat habis dan tidak ada kantor,” kata Apolo di kantor Gubernur Papua Selatan.

Baca juga: Berkunjung Ke Merauke, Wabup Tapanuli Selatan Beri Motivasi Pemuda Merauke Papua Selatan

Namun, Apolo menyebut nantinya jika telah terpilih pejabat definitif lokasi tersebut bisa diajukan untuk dipindahkan.

Saat ini, kata Apolo Safanpo, dirinya hanya melaksanakan keputusan yang telah disepakati sebelumnya, dan menjalankan tugasnya menyiapkan pemerintahan definitif.

Nantinya, kata Apolo, desain Gedung pemerintahan Provinsi Papua Selatan di lahan hibah seluas 152 hektar tersebut akan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.

“Untuk desain sudah ada standar, misalnya kantor gubernur itu ruangan seluas apa, wakil berapa, dibangun sesuai kebutuhan ruang,” tambah Apolo. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved