Tak Ingin Operasi Mapenduma Terulang, Jubir PRP Minta TNI-Polri Hindari Perang Barbar Kontra TPNPB

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Petisi Rakyat Papua (PRP) meminta pemerintah Indonesia meredam konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI dan Polri kontra Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dipimpin Egianus Kogoya.

Ini menyusul pembakaran pesawat Susi Air serta penyanderaan pilot Philips Mark Methrtens oleh Egianus Kogoya Cs di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

Juru Bicara PRP Jefry Wenda meminta aparat TNI-Polri menghindari konflik bersenjata dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut.

Baca juga: Egianus Kogoya Diburu, Senjata Revolver Pimpinan KKB Nduga Papua Disita

Ia menyebut rencana operasi telah dipersiapkan matang oleh pemerintah.

"Telah dipersiapkan matang, mulai dari pra kondisi, pemutusan jaringan internet di beberapa titik hingga pengiriman pasukan," kata Jefry kepada Tribun-Papua.com di Waena, Kota Jayapura, Selasa (21/2/2023).

Menurut informasi diterimanya, sebagian besar pasukan TNI dan Polisi telah didrop dari Timika menuju Distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga.

"Sebagian didrop langsung menuju Distrik Paro," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada kompromi atau negosiasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait pembebasan sandera Pilot Susi Air.

"Tentu sikap tegas pemerintah tidak akan menjawab tuntutan TPNPB," kata Jefry.

Sementara, Egianus Kogoya menyatakan akan tetap menahan Pilot Kapten Philips apabila pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan Papua Merdeka.

"Jika Indonesia tidak mendengar tuntutan kami maka saya akan membawa pilot ini sampai Papua merdeka," kata Egianus Kogoya dalam video disebar Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom.

Sementara itu, Jefry mengatakan tidak ada yang mampu menghentikan perang.

Kedua belah pihak mempertahankan posisi masing-masing.

"Tentu sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak akan mengarah pada perang tak beraturan yang akan berdampak buruk," katanya.

Jefry menambahkan, sejarah telah mencatat pengalaman buruk yang terjadi saat operasi pembebasan sandera di Mapenduma, pada 1965.

Baca juga: Bebaskan Pilot Susi Air, Bupati Nduga Lakukan Hal Ini dengan Pimpinan KKB Papua Egianus Kogoya

"Kebiadaban TNI-Polri dibantu Palang Merah Internasional IRC memporak-porandakan wilayah operasi, ratusan bahkan ribuan nyawa hilang, rumah, ternak, serta harta karun milik masyarakat sipil dibumi hanguskan," ujarnya.

"Tentu kita tidak ingin sejarah biadab ini terulang kembali dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air," sambungnya.

Karena itu, kedua belah pihak diminta wajib tunduk pada hukum humaniter internasional.

"Dan secara khusus Indonesia wajib menjalankanya sesuai UUD RI Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Presiden Republik Indonesia wajib menjalankannya," pungkasnya. (*)