Sikapi Situasi Papua Pasca-DOB, Willem Frans Ansanay Minta Pemerintah Hadir Beri Jaminan Keamanan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menyikapi situasi Papua belakangan ini, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua, Willem Frans Ansanay meminta Pemerintah dapat hadir memberikan jaminan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Willem saat menggelar jumpa pers kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (2/3/2023).

"Mengenai keamanan di Papua memang harus prioritas dilakukan, dan negara harus hadir memberikan jaminan keamanan bagi warganya, agar masyarakat merasa tidak ada suasana kehidupan yang menakutkan di seluruh Tanah Papua," jelasnya.

Baca juga: TPNPB Pimpinan Elkius Kobak Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI di Yahukimo

Pembina Barisan Merah Putih RI Papua itu juga mengatakan, persoalan yang saat ini terjadi di Tanah Papua, yakni adanya letupan-letupan atau isu tentang keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP).

"Ada perasaan akan terjadi persaingan dalam bidang politik, birokrasi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga dalam menyikapi hal ini kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang terus memberikan perhatian serius bagi keamanan di Papua," ujarnya.

Dikatakannya, satu diantara bentuk keamanan yang sangat signifikan saat ini ialah menyangkut adanya pembentukan DOB di Papua.

"Kita bersyukur bahwasanya hanya Papua yang mendapatkan DOB, tentu dengan proses panjang dan tatkala DOB terjadi saat moratorium dan tidak diijinkan, tetapi untuk Papua diijinkan," pungkasnya.

Secara pribadi sebagai putra Papua, ia ingin menyampaikan rasa bangganya menjadi 1 dari 15 orang yang berkumpul di Rote Ndao kala itu.

"Saat itu secara khusus saya yang meminta kepada Presiden Joko Widodo, agar di Papua haruslah ada pemekaran berbasis wilayah adat, dan langsung beliau setujui," katanya.

Baca juga: 4.212 ASN Dibutuhkan di 4 DOB Papua, Ini Kata Wamendagri!

Kata Willem, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan agar di Papua tidak ada moratorium, sehingga dikhususkan dalam rangka pemekaran.

"Terkait dengan keamanan yang menjadi polemik pasca DOB di Papua, maka seluruh resistensi keamanan yang selama ini melanda terkhususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura sudah mulai ada pergeseran," bebernya.

Pihaknya berharap, keamanan di Papua dapat terjamin dengan baik, serta terus adanya sinergitas antara TNI POLRI dan masyarakat terutama tokoh adat, tokoh masyarakat, rohaniawan dan lain sebagainya.

"Pada daerah DOB Papua lainnya misalnya Papua Selatan memang relatif aman, sementara Provinsi Papua Pegunungan ada suatu kasus pengulangan seperti tahun 2019," ucapnya.

Di mana, ada oknum warga non OAP, yang dicurigai seolah-olah sebagai penculik anak dan kemudian berkembang serta menimbulkan korban jiwa.

Baca juga: SENGKARUT Rencana Pembentukan Kodam di DOB, Perburuk Situasi Papua?