Mendagri Diminta Copot Jabatan Paulus Waterpauw, Massa Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat: Ada Apa?

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Sekelompok masyarakat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, segera mencopot Paulus Waterpauw dari jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat.

Desakan ini menyusul rencana Paulus Waterpauw mengevaluasi jabatan hingga merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Kebijakan Paulus Waterpau dianggap kontradiktif dan di luar wewenang tugas Penjabat Gubernur.

Permintaan massa itu disampaikan dalam aksi digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari pada Senin (13/3/2023).

Baca juga: Aksi Massa di Manokwari, Mendagri Diminta Copot Pj Gubernur Paulus Waterpauw: Ini Penyebabnya

"Kami meminta Waterpauw tak melakukan perampingan OPD karena bertolak belakang dengan kewenangannya," kata Nari Iwouw, Ketua Aliansi Peduli Pemerintahan Papua Barat, saat berorasi.

Massa mendesak Paulus Waterpauw agar membatalkan evaluasi dan perampingan OPD.

Mereka menilai Paulus Waterpauw tidak punya kapasitas mengambil kebijakan tersebut.

Nari Iwouw juga meminta Mendagri tidak memperpanjang jabatan Paulus Waterpauw, serta segera memberhentikannya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Arfak, Obeth Ayok, dalam orasinya, menuturkan sejarah berdirinya Provinsi Papua Barat hingga keterlibatannya mendorong Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur.

Selanjutnya, massa menyerahkan pernyataan sikap kepada Muhammad Thamrin Payapo, perwakilan Pj Gubernur Paulus Waterpauw.

"Saya terima dan akan melanjutkan ke bapak Pj Gubernur Paulus Waterpauw," ujar Thamrin Payapo.

Setelah menyerahkan pernyataan sikap, Aliansi Peduli Pemerintahan Papua Barat melanjutkan unjuk rasa ke kantor DPR Papua Barat. 

Baca juga: Kantor Gubernur Papua Barat Digerurduk Massa, Paulus Waterpauw Diteriaki: Jangan Rampingkan OPD!

DPR Papua Barat Bentuk Pansus

Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyebut pihaknya sgera membentuk panitia khusus (pansus) menindaklanjuti aspirasi masyarakat atas kejanggalan birokrasi di Pemerintah Papua Barat.

Wonggor mengungkapkan, langkah pertama yang akan diambil oleh pimpinan DPRP Papua Barat yakni bertemu Pj Gubernur Paulus Waterpauw, untuk menyerahkan aspirasi itu.

"Karena aspirasi ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Barat melalui kami, sehingga dalam waktu yang secepatnya kami akan serahkan," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul BREAKING NEWS - Warga Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Papua Barat, Protes Waterpauw Rampingkan OPD,