Jakarta Gempar, Mahasiswa Desak Jokowi Hentikan Operasi Militer di Papua: Segera Buka Dialog Damai!

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah Pusat diminta segera membuka dialog damai pasca-konflik bersenjata yang menewaskan 4 prajurit TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Desakan ini disuarakan Himpunan Mahasiswa Papua di Jakarta, Depok, dan Bekasi (Jadebek) di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Diketahui, kontak tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kontra aparat TNI maupun Polri kerap terjadi di wilayah pegunungan Papua.

Terbaru, empat prajurit TNI tewas dalam sebuah kontaktembak dengan KKB di Distri Mugi, Kabupaten Nduga, saat mereka hendak mencari keberadaan Pilot Susi Air yang disandera Egianus Kogoya dan pasukannya.

Baca juga: Prajurit Tewas di Tangan KKB, Presiden Jokowi Diminta Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua

Emap prajurit yang ditemukan tersebut yaitu Pratu A, Pratu I, Pratu K dan Prada S.

"Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," ujar Koordinator Himpunan Mahasiswa Papua, Rudy Kogoya kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik bersenjata bisa dihindari.

"Hentikan pendropan militer di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik," ujar dia.

Rudy juga menyoroti isu terkait kriminalisasi yang dilakukan oleh militer kepada masyarakat sipil Papua.

Dia menyebut, dampak pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Marthen berimbas pada kriminalisasi masyarakat sipil di Papua.

"Dampak daripada upaya pembebasan sandera oleh TPNPB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir masih berusia pelajar kejadiannya berlokasi di distrik Kuyawage Lanny Jaya," kata dia.

Setidaknya, ada delapan warga sipil yang diketahui Rudy mengalami kriminalisasi. Lima di antaranya masih berusia belasan tahun.

Untuk itu, mereka mendesak agar presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi terkait isu kriminalisasi tersebut.

"Negara segera bentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua," ucap dia.

Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Baca juga: Sebut KKB Biadab, Jenderal Dudung Kutuk Penyerangan di Nduga Papua yang Tewaskan Pratu Miftahul

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

Presiden Jokowi Diminta Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar operasi siaga tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, segera dihentikan.

Koalisi juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera penuhi janji untuk menggelar dialog.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari KontraS, Imparsial, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, ELSAM, HRWG, PBHI Nasional, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta.

Ada juga LBH Malang, WALHI, Setara Institute, Forum Defacto, AJI Jakarta, Public Virtue Institue, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, LBH Talenta Keadilan Papua Nabire, LBH Papua.

Salah satu anggota koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay mengatakan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi kekerasan.

Baca juga: KKB Papua Tewaskan 4 Prajurit TNI di Nduga, PDI Perjuangan: Dukung Panglima Tindak Tegas Separatis!

Menurutnya jika itu pilihan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan.

Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga prajurit yang gugur dan keluarga besar TNI.

Karena itu, koalisi menyampaikan rasa duka cita sekaligus berharap tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang gugur akibat operasi militer di Papua.

"Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua," jelasnya dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (20/4/2022).

Kejadian ini bukanlah satu-satunya.

Sebelumnya Kapolri juga merilis data sebanyak 22 Prajurit TNI-Polri telah gugur dari tahun 2022 hingga sekarang. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Konflik Memanas, Mahasiswa Papua Desak Pemerintah Lakukan Dialog Damai",