Pemkab Jayapura
KPK Bergerak, Pemkab Jayapura Sebut Perusahaan Daerah Ini Tidak Hasilkan PAD
Seharusnya Perusda tersebut banyak membangun kemitraan dengan dunia usaha lainnya, sehingga berkontribusi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Jayapura (Pemkab Jayapura) akhinya buka suara perihal Perusahaan Daerah (Perusda) Baniyau.
Kepada Tribun-Papua.com, Sekertaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Jimmy Yoku, mengatakan, Perusda Baniyau tidak kunjung hasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Jayapura.
Jimmy tak menampik bahwa BUMD itu sempat memberikan kontribusi PAD usai dibentuk, melalui pengelolaan aset perumahaan pemerintah daerah.
“Tapi setelah ada perubahan hingga hari ini, belum memberikan kontribusi PAD," kata Jimmy saat ditemui di Sentani, Jumat (9/6/2023).
Baca juga: KPK Diminta Bongkar Aliran Dana Perusahaan Daerah Milik Pemkab Jayapura
Menurut dia, seharusnya Perusda tersebut banyak membangun kemitraan dengan dunia usaha lainnya.
Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
"Misalnya seperti tanah SD Yabaso yang bisa dikelola dengan melibatkan pihak ketiga. Contoh lain, membangun gudang cargo, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.
Untuk itu dia berharap, semoga kedepan perusda dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, karena mereka adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam dunia usaha.
Minta KPK Bergerak
Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk dan membongkar aliran dana yang selama ini masuk ke Perusahaan Daerah (Perusda) Baniyau Kabupaten Jayapura.
Kata Ramses, KPK harus sediliki aliran dana ke perusda milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tersebut.
Sebab, perusda itu telah diberikan modal usaha dengan harapan ada hasil yang diberikan untuk menunjang kas daerah.
Namun menurutnya, hasil yang diharapkan itu terlihat tak ada, sehingga perlu untuk diperiksa.
"KPK harus turun periksa. Dana-dana yang sudah diberikan itu harus dievaluasi, sejauh mana hasilnya, termasuk seluruh program kerja mereka, sehingga ke depan bisa menopang Pemda," kata Ramses kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Sentani, Kamis (8/6/2023).
Baca juga: Terkuak! Ada KPK Jadi Caleg di Kabupaten Jayapura
Tribun-Papua.com
Pemkab Jayapura
Ondofolo Kampung Babrongko
Ramses Wally
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
Jimmy Yoku
Perusahaan Daerah (Perusda)
Perusda Baniyau
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KPK
| Pemkab Jayapura Luncurkan Sistem Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah |
|
|---|
| Kantor Otoritas Bandar Udara X Sosialisasi dan Sepakati Batas Ketinggian Bangunan di Kawasan KKOP |
|
|---|
| Bupati Jayapura Segera Tertibkan Kios-Lapak Tidak Beraturan di Kawasan Publik |
|
|---|
| Yunus Wonda Lantik Kepala OPD, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jayapura |
|
|---|
| Pemkab Jayapura Komitmen Bersama Retail Supermarket Pasok Produk Olahan Lokal |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/jimmy-yoku.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.