Rombongan Komnas HAM RI Sambangi Kantor DPR Papua, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun-Papua.Com,Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro beserta timnya mendatangi Kantor DPR Papua, di Kota Jayapura, Kamis (22/6/2023).

Mereka didampingi perwakilan Komnas HAM Papua.

Kedatangan rombomngan Komnas HAM disambut oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw dan Wakil Ketua III, Yulianus Rumbairussy di kantornya.

Atnike Nova Sigiro menjelaskan persoalan HAM di Papua adalah isu prioritas pihak Komnas HAM.

Untuk itu, pihaknya datang ke Jayapura untuk membangun komunikasi dengan DPR Papua.

Baca juga: Kantor DPR Papua Barat Dipalang Sejumlah Anggota Dewan, Ada Apa?

“Kami hadir untuk berkenalan langsung dengan pimpinan DPR Papua dan anggota lainnya, juga menyampaikan terkait isu-isu yang menjadi prioritas kami selama ini,” ujarnya dalam pertemuan itu.

Selan DPR Papua, rombongan Komnas HAM RI juga akan menyambangi Kantor Pemprov Papua, Kodam Cenderawasih, Polda Papua, dan kelompok masyarakat adat.

Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap terkait situasi berbagai aspek di Papua.

Demikian juga harapan masyarakat Papua soal perlindungan HAM.

Dalam pertemuan, mereka juga membahas upaya pemerintah menghadapi Pemilu 2024, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Komnas HAM akan meneruskan usulan DPR Papua ke Pemerintah Pusat, menyangkut isu HAM dan Pemilu 2024 agar berjalan damai serta menghasilkan pemimpin dan perwakilan rakyat yang benar-benar lahir dari akar rumput.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyebut kunjungan komisioner Komnas HAM RI tersebut sebagai perkenalan, lantaran baru  6 bulan bertugas.

Mereka komit mengawal isu serta proses hukum kasus pelanggaran HAM di Papua.

Seperti; kekerasan, kesenjangan sosial dan pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga dampaknya bagi Pemilu 2024.

“DPR Papua hadir untuk mendampingi keluarga korban, lalu mengawal sampai proses hukumnya. Itu kami sudah jalan selama ini dan Komnas HAM juga melakukan hal yang sama,” tutur Jhony Banua.

“Kita tau bersama bahwa ada yang menjadi pelanggaran HAM dan ada juga yang tidak, sehingga kita benahi bersama dan bisa ditindaklanjuti ke depannya,” sambungnya.

DPR Papua mencatat pelanggaran HAM bidang sosial yang diakibatkan Pilkada paling menonjol di tanah Papua.

Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya, sekalipun sudah memiliki e-KTP serta sudah dijaminn dalam Undang-undang.

“Banyak sekali masyarakat di Kampung-kampung yang tidak memiliki e-KTP. Itu artinya mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak bisa ikut memilih nanti,” ungkapnya.

Hal ini pun telah disampaikan ke Komnas HAM.

Ia menilai pemerintah lalai serta belum memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua melalui perekaman e-KTP.

“Nyatanya sampai hari ini Pemerintah  belum lakukan perekaman e-KTP bagi semua masyarakat di pelosok  Papua, sehingga kami anggap ini sebuah kelalian Pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat memberikan kebijakan khusus bagi Papua untuk mengakomodir hak suara masyarakat yang belum memiliki KTP.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sopir Angkot se-Kota Jayapura Mogok, Bakal Geruduk DPR Papua

Ia menyebut HAM di Papua itu sudah ada di dalam zona Pemerintah Otsus.

Antara lain afirmasi ,proteksi dan pemberdayaan.

“Mungkin kelihatanya diskriminatif, tetapi itu bisa positif. Karena dengan begitu maka kita bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada OAP dalam bingkai NKRI. Mungkin saja ada luka masa lalu, tetapi dengan adanya pemberian Otsus ini dia merasa ada perhatian,” tandas Yulianus. (*)