Anak Jayapura Ini Minta PT Freeport Setop Tipu-tipu, Segera Bangun Smelter di Papua!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – PT Freeport Indonesia (PTFI) diminta untuk segera membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat di Papua.

Bahkan, ditegaskan bahwa pembangunan smelter di Papua merupakan hal yang diwajibkan pemerintah kepada Freeport.

Lantas siapa yang berani mendesak Freeport segera bangun smelter di Papua?

Baca juga: Anak Jayapura Ini Sebut Ekonomi Dunia Sedang Gelap, Investasi Indonesia Capai Rp 892,4 Triliun

Dia adalah Bahlil Lahadalia, Anak Jayapura yang dibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk Kabinet Indonesia Maju.

Bahlil merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi, Port Numbay Jayapura dan Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua.

Berbekal track record gemilang sebagai pengusaha maupun di organisasi HIPMI, Bahlil ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Freeport Wajib Bangun Smelter di Papua

Selain memberikan 10 persen saham PTFI kepada perusahaan milik negara melalui induk holding BUMN tambang, Mind ID, Freeport juga diwajibkan pemerintah untuk bangun smelter provinsi paling timur Indonesia itu.

"Kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," ujar Bahlil Lahadalia dikutip dari Kompas.com, Sabtu (1/7/2023).

Namun demikian, Bahlil belum bisa memastikan lokasi pasti dari pendirian smelter konsentrat tersebut.

Baca juga: Geser Luhut, Presiden Jokowi Tunjuk Anak Jayapura Jadi Menteri ESDM

Ia pun menyebutkan beberapa daerah yang memungkinkan untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti Fakfak, Papua Barat ataupun Timika, Papua Tengah.

Menurut Bahlil, hal ini akan ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang saat ini masih dalam proses.

"Nanti kita lihat FS-nya, FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fakfak. Tapi kita belum khususkan di mana," kata Bahlil.

PTFI mendapat perpanjangan IUPK dari pemerintah setelah 2041 dengan syarat pemberian saham 10 persen.

Saat ini pemerintah Indonesia memilik saham PTFI sebanyak 51 persen.

Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka Indonesia akan memiliki saham sebanyak 61 persen.

Penambahan saham tersebut bertujuan agar eksplorasi emas dan tembaga di Indonesia bisa mencapai 100 persen pada 2052.

Rencana perpanjangan kontrak ini pun, disebut masih dalam pembahasan. (*)