Ratusan Mahasiswa Papua di Dalam dan Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, Beasiswa Otsus Disorot KPK

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 3.000 anak Papua yang memperoleh gelar sarjana di berbagai bidang melalui program ini.

Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas orang asli Papua, yang sejauh ini ditunjukkan data resmi pemerintah memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah se-Indonesia dengan nilai 61,39.

Orang tua ikut berjuang John John Yosen Reba, 44 tahun, sudah hampir dua bulan menginap di tempat temannya di Jakarta untuk mengurus ratusan mahasiswa Papua yang punya tunggakan biaya kuliah.

"Saya tidak akan pulang, sampai ini semua selesai setidaknya ada kepastian anggaran sampai Desember nanti," kata John selaku Ketua Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua (FKOM-BOP).

Kepada BBC News Indonesia, warga Jayapura ini menunjukkan dokumen-dokumen pertemuan perwakilan orang tua dengan pejabat daerah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, staf ahli presiden, pejabat di kementerian keuangan sampai kementerian dalam negeri.

Hasilnya, janji dan kesepakatan-kesepakatan.

John juga menunjukkan dokumen aksi demonstrasi orang tua, dan ribuan data penerima beasiswa yang ia sebut "harus diselesaikan".

Semuanya mereka lakukan sejak awal 2023.

Dalam beberapa hari terakhir ini, John juga mendatangi sekitar tujuh kampus di Jabodetabek.

Ia melobi agar kampus memberikan dispensasi agar mahasiswa Papua penerima beasiswa tetap bisa "mengikuti proses akademik, mereka tidak kehilangan status dan hak mereka sebagai mahasiswa".

"Jumlah sudah total 300 mahasiswa [di Jabodetabek]. Tapi ada beberapa kampus yang belum kami kunjungi terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Yogyakarta," kata John yang juga punya dua anak berstatus penerima beasiswa Siswa Unggul Papua.

BBC News Indonesia melaporkan sebagian orang tua harus bolak-balik ke kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)—badan yang mengurus beasiswa, termasuk pendataan dan pencarian dana.

Para orang tua ini ingin memastikan adanya jaminan dari pemerintah setempat mengenai kelanjutan kuliah anak mereka.

"Kami orang tua masih tetap datang BPSDM Papua untuk mengecek sampai sejauh mana pembayarannya," kata R Tandia Ayomi, yang anaknya sedang proses studi di Kampus Atmajaya, Jakarta.

Saat ini anak dari Tandia sudah masuk semester tujuh. Tapi, uang kuliah semester lima dan enam belum dibayar.