Ridwan Rumasukun Resmi Pimpin Papua, Koalisi Pemuda: Terima Kasih Presiden Jokowi!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Ridwan Rumasukun sebagai Penjabat Gubernur Papua.

Ridwan sebelumnya menjabat Plh Gubernur Papua, lantaran Lukas Enembe terlilit kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelantikan Ridwan bersamaan dengan delapan Pj Gubernur lainnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Dalam Keppres dijelaskan, para Pj Gubernur akan menjabat paling lama satu tahun terhitung sejak pelantikan pada 5 September 2023.

Ridwan Rumasukun kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mendagri Resmi Lantik Ridwan Rumasukun Jadi Penjabat Gubernur Papua

"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pj Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujar Ridwan mengikuti perkataan Tito Karnavian.

Adapun Ridwan Rumasukun dilantik jadi Pj Gubernur lantaran masa jabatan Gubernur Papua Lukas Enembe telah berakhir.

Di Jayapura, Ketua Koalisi Pemuda Indonesia Asli Papua Yansen Kareth mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ridwan.

"Terimakasih presiden dan mendagri sudah memilih dan menetapkan figur tepat Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua," kata Yansen kepada awak media di Abepura, Senin (4/9/2023).

Yansen menyebut Ridwan secara pengalaman telah memenuhi syarat.

"Beliau sangat terbukti dalam rekam jejak kariernya dari awal sebagai birokrat puluhan tahun sampai di usia mau pensiun beliau telah mengabdi di tanah Papua dan sangat mengenal betul karakter Papua," ujarnya.

Lanjut Yansen, Ridwan memiliki kepribadian dan pembawaan sangat tenang dan bersahaja.

Baca juga: Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe Lontarkan Kata Kasar ke Jaksa Saat Sidang, Begini Katanya

Bahkan, sesuai aturan Ridwan dianggap satu-satunya pejabat eselon satu di Papua yang memenuhi syarat.

"Dengan pengalaman mengendalikan roda pemerintahan di masa transisi pasca pemekaran provinsi Papua, sangat terbukti semua terkendali dan dapat berjalan dengan baik."

"Dengan pengalaman itu kami percaya dia mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan daerah menuju pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024," pungkasnya. (*)