Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat bersama DPD RI dan PT Freeport, Ini yang Dibahas

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadakan rapat tentang penyelesaian dampak Limbah Tailing yang dialami Masyarakat di Kabupaten Mimika.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah setekolder mulai dari DPR Papua, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9/2023) di Jakarta.

Berikut 5 poin yang diperoleh dalam rapat tersebut:

1.       Pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian.

2.       Program-progam PTFI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal local masyarakat setempat.

3.       PTFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.

4.       PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah.

5.       Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PTFI.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat kepada DPR Papua dan dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika.

“Pada prinsipnya, kami terus konsisten memfasilitasi, memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada DPD RI.”

“Kita bersyukur sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat,” ungkap Ribka.

Baca juga: Ribka Haluk Minta Bupati Mimika Laksanakan Program Prioritas Nasional

Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menerangkan pertemuan ini dilakukan merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI.

Tentunya ini merupakan respon yang positif dilakukan, mengingat PTFI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak.

“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR), sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak.”

“Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PTFI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp 300 miliar telah mereka gelontorkan,” jelasnya.

Yorrys menegaskan kedepan PTFI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan yakni membangun pelabuhan baru.

Sehingga pihaknya menilai PTFI selama ini telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat dan DPD RI saat ini hadir untuk mencari solusi yang mana telah menuasi kesepakatan.

“Tadi kita dengar PTFI selama ini telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao. Nah, kedepan mereka juga berencana akan membangun pelabuhan baru bagi masyarakat disana, itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tuturnya.

Sedangkan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menuturkan, memang selama ini ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI.

Aspirasi itu merupakan dampak tailing ke daerah pesisir yang letaknya sekitar 100 Km dari lokasi kerja PTFI.

“Melalui program CSR, PTFI selama ini telah menggelontorkan Rp 300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang. Akan tetapi, PTFI juga tidak konsen di daerah itu saja, melainkan hamper ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika,” katanya.

Akan tetapi, Wenas menegaskan, PTFI tentunya siap mendengar aspirasi dari masyarakat, lantaran memang akibat limbah tailing ini telah diprediksi akan ada daerah yang berdampak langsung.

Hal itu yang membuat PTFI membuat berbagai program yang membantu langsung masyarakat, seperti alat trasportasi laut, agar masyarakat bisa melaut ke daerah yang lebih jauh, membangun pabrik es, membuka perkebunan kelapa 500 hektar, perkebunan sagu 100 hektar dan perkebunan coklat.

“Jadi selama ini kita juga telah membuat program, guna memitigasi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Dan kami pastikan program ini akan terus berkelanjutan diberikan kepada masyarakat,” tutupnya. (*)