Papua Tengah Luncurkan Pergub Penerimaan Tenaga Kerja, Semua Pihak Diajak Atasi Pengangguran

Lalu, membangun komitmen dengan para kontraktor pemenang tender untuk menggunakan tenaga OAP.

Memberdayakan OAP pada pekerjaan padat karya (kegiatan Rp 1 miliar), bekerjasama dengan sinar mas (perkebunan sawit) untuk pemenuhan tenaga kerja.

Membangun komitmen dengan para sub kontraktor PT Freeport Indonesia untuk menggunakan tenaga kerja lokal, dan membangun kerja sama dengan pusat pelatihan untuk peningkatan skill tenaga kerja.

Baca juga: Lumbung Sosial Segera Dibentuk di Nabire dan Dogiyai Papua Tengah, Begini Konsep dan Manfaatnya

"Pemberdayaan OAP harus terus dilakukan baik pada perekrutan dalam setiap sektor perekonomian sehingga mereka mampu mengisi dan mewarnai tenaga kerja di perusahaan yang berada di Papua Tengah," ujar Ribka.

"Apabila ada alasan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, maka pemerintah daerah siap membiayai tenaga kerja OAP untuk mengikuti pelatihan sesuai skill yang diinginkan baik dalam Papua, luar Papua bahkan luar negeri sekalipun," sambungnya.

Ribka juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, peserta jasa konstruksi, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja keagamaan yang dengan sendirinya mewajibkan seluruh masyarakat pekerja harus dilindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

"Baik pekerja pada sektor formal maupun informal,” jelasnya.

Satgas Pengangguran yang di koordinir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja diminta mengentaskan pengangguran melalui langkah-langkah strategis dan taktis.

Seperti melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para investor/perusahaan yang ada di daerah Papua Tengah dan juga diluar Papua Tengah.

"Sehingga informasi penerimaan tenaga kerja dapat di ketahui."

Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Transmigrasi Enegergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, Fred Jems Bonai mengatakan, menyebut ada 14.886 jiwa pengangguran di wilayah Papua Tengah.

Sementara jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.346.685 jiwa.

“Angka ini cukup besar dan itulah yang menjadi latar belakang kegiatan ini. Ke depan kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas bersama stekholder di daerah Papua Tengah untuk menanggulangi masalah pengangguran,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Provinsi Papua Tengah yang diwakili Rudianto Pandjaitan mengungkapkan, bersama pemerintah akan berusaha mengentaskan kemiskinan  melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Saat ini ada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang telah merintis pengentasan kemiskinan antara lain Kabupaten Mimika.