Tahun 2023, Pemprov Papua Selatan Berhasil Tekan Angka Stunting Hingga 19 Persen

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga saat ini terus berupaya menurunkan angka stunting di Empat kabupaten.

Meskipun Provinsi Papua Selatan baru berumur setahun tahun lebih, pemerintah pemprov sendiri gencar melakukan intervensi sensitif dan spesifik lintas sektor.

Baca juga: Pangan Lokal Punya Nilai Gizi Tinggi, Generasi Papua Kenapa Bisa Stunting?

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr Benedicta Herlina Rahangiar membeberkan, upaya yang dilakukan Pemprov Papua Selatan cukup membuahkan hasil.

Dikatakannya, pada tahun 2023, angka stunting di wilayah Papua Selatan berada pada angka 28 persen, dengan upaya yang dilakukan akhirnya angka tersebut dapat diturunkan menjadi 19,2 persen.

"Angka stunting di empat kabupaten di Papua Selatan tadinya sekitar 20 persen secara keseluruhan, itu mengalami penurunan. Terakhir di triwulan ke empat angka stunting Papua Selatan 19,2 persen. Sebelumnya malah 28 persen, cukup tinggi. Tapi sudah dapat kita turunkan," Kata Herlina kepada wartawan di Merauke, Kamis (25/1/2024).

Lanjutnya, walaupun kasus Stunting telah turun ke angka 19 persen, pihaknya terus gencar menjalankan program dan kegiatan penanganan stunting.

Baca juga: Ikut Tangani Stunting, BAZNAS Papua Serahkan 60 Paket Makanan Tambahan di Kampung Zakat Bonggo

Penekanan angka Stunting terus dilakukan sebab pemerintah provinsi mengikuti arahan pemerintah pusat terkait target nasional penurunan angka stunting.

"Target nasional itu 14 persen, dan kita berharap untuk di Papua Selatan bisa dibawah itu. Penanganannya kita lakukan secara intensif, kita intervensi sensitif dan intervensi spesifik lintas sektor, dan juga lintas instansi," ujarnya.

Dalam penanganan stunting, Pemprov Papua Selatan berkolaborasi dengan Empat pemerintah kabupaten, yakni Asmat,  Mappi, Merauke, dan Boven Digoel serta satgas percepatan penurunan angka stunting.

Baca juga: Dorlina Haay: Stunting adalah Masalah Kronis yang Harus Diseriusi di Pemkab Sarmi

"Kami selalu monitoring dan melakukan evaluasi kinerja. Kalau di kabupaten secara keseluruhan teman-teman memprogramkan pemberian makanan tambahan secara rutin untuk 90 hari sesuai dg standar yang sudah ditentukan."

"Ada suport dari provinsi. Dana stunting kita it seluruhnya untuk pemberian untuk makanan tambahan, dan juga pendukung lainnya seperti vitamin dan bantuan alat kesehatan untuk pemantauan anemia pada anak-anak dan ibu-ibu hamil," sambungnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo,  telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang alokasi dana Otonomi Khusus - Otsus Papua Selatan. (*)