Penanganan Inflasi di Papua Tengah Terus Digenjot

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemprov Papua Tengah terus melakukan terobosan-terobosan baru.

Salah satunya terkait penanganan inflasi, yang merupakan program nasional.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Papua Tengah, Nobertus Mote mengatakan, penanganan inflasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, untuk itu mereka telah membentuk tim pengendalian di daerah melalui SK Gubernur.

Baca juga: Tekan Inflasi, Pemprov Papua Tengah Beri Bantuan Alat Pertanian dan Tempat Berdagang ke Mama-mama

"Tim ini terbentuk pada 2023 lalu, dan setelah dibentuk, kami melakukan rapat bersama semua pihak, yakni, para pemasok bahan pokok, distributor dan pengusaha, maupun penyediaan lainnya seperti, Pertamina dan Bulog, serta dinas-dinas terkait seperti, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," jelas Nobertus kepada Tribun-Papua.com, di Nabire, Sabtu, (3/02/2024).

Kemudian, hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan mereka bersama semua pihak, maka harga barang di Mimika dan Nabire, saat perayaan natal 2023 hingga saat ini normal.

Selain itu, untuk mengendalikan inflasi, menurut Nobertus, hingga saat ini mereka juga rutin menggelar pasar murah kepada masyarakat di Mimika dan Nabire.

Baca juga: 12 Roadmap dalam UU DOB Papua Tengah Telah Dilaksanakan, Begini Penjelasan Pj Gubernur Ribka Haluk

"Kenapa dua daerah ini menjadi fokus utama, karena Nabire sendiri merupakan, ibu kota Papua tengah, dan Mimika merupakan kota industri, atas hal ini maka, kedua kabupaten ini memiliki penduduk dan kebutuhan yang lebih banyak dibanding daerah lain, maka itu pasar murah lebih difokuskan ke dua tempat ini," ujarnya.

Atas tekad dan komitmen dalam menekan inflasi, kata Nobertus, kedepan, Pemprov Papua akan terus melakukan berbagai upaya, dan koordinasi dengan semua pihak, sebab target kami di 2024 ini, penanganan inflasi di Papua Tengah harus lebih baik daripada provinsi lainnya.

"Kami berharap, agar ada dukungan dari para distributor dan para pengecer bahan pokok untuk tidak bermain harga, agar pelayanan pemerintah dapat benar-benar juga dapat tersentuh kepada masyarakat," pungkasnya. (*)