Minggu, 26 April 2026

Pemkab Jayapura

Triwarno Purnomo Imbau Warga Jayapura Jaga Kerukunan Jelang Pilkada

Sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja penyelenggara pemilu.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo 

 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan sebagai upaya menciptakan suasana yang kondusif, masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya setelah pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Secara umum, pada Rabu, 24 April 2024, KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

Penetapan ini dilaksanakan pasca MK menetapkan menolak gugatan yang diajukan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud, Md. pada Senin, 22 April 2024 lalu.

Baca juga: Yan Mandenas: Saya Siap Maju Gubernur Papua Bila Ditugaskan Ketua Umum Gerindra

Dalam konteks politik yang semakin memanas menjelang Pilkada, menjaga kerukunan dan keamanan menjadi perhatian khusus seluruh masyarakat.

Triwarno menekankan pentingnya kesadaran dari semua elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menghindari konflik.

Triwarno juga menyerukan kepada semua pihak, baik itu kandidat, tim sukses, maupun pendukung, untuk mengedepankan semangat sportivitas dan sikap yang menjunjung tinggi etika politik.

Hal ini penting agar kontestasi politik berjalan dengan sehat dan tidak menimbulkan gesekan di antara masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja penyelenggara pemilu.

Baca juga: Aristoteles Wamafma Umumkan Maju di Pilkada Maybrat, Ini Sosok Calon Wakilnya

"Himbauan kepada masyarakat disamping menjaga situasi keamanan yang baik kita juga mendukung, fungsi penyelenggara KPU, tidak membuat gaduh dan menyambut pemilukada dengan aman," katanya.

Triwarno juga menyampaikan kepada penyelenggara pemilu sampai tingkat PPS, dan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pilkada dapat mengikuti aturan.

Sementara itu, dukungan pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai NHDP tinggal menunggu realisasi.

"Bawaslu juga mengawasi sesuai aturan. Dukungan pemerintah daerah untuk NPHD sudah dilakukan tinggal mengatur realisasi hibah, otomatis bertahap. Sudah bisa dimulai. Tahap terakhir Juni," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved