Pemkab Jayapura
Bappeda Jayapura Lakukan Pemetaan dan Evaluasi Program Penurunan Stunting
Parson mengatakan penggunaan anggaran setiap SKPD pengampuh juga akan ditinjau kembali apakah akan diperbaiki di perubahan APBD
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita
TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Jayapura menggelar penyusunan rencana (aksi 2) percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura tahun 2024.
Kegiatan itu berlangsung di sebuah hotel di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (6/5/2024) .
Aksi konfergensi penurunan stunting di Kabupaten Jayapura ada 8 aksi, dari 8 aksi itu Bappeda telah melakukan aksi pertama pada bulan Maret, kemudian aksi kedua di Mei 2024.
Di aksi ke-2 Bappeda melakukan pemetaan program kegiatan, rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian melakukan evaluasi program hasil pemetaan di 2023.
Sekaligus rencana kerja di tahun 2025.
Baca juga: Cegah Stunting, Kadistrik Yalengga Panen Ikan Langsung Bagi ke Ibu Hamil dan Balita
"Kami juga mengevaluasi hasil pemetaan program di 2023 yaitu kegiatan yang mensupport stunting di 2024, ada berapa uangnya dan berapa SKPD dengan danaya masing-masing," ujar Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota.
Parson mengatakan penggunaan anggaran setiap SKPD pengampuh juga akan ditinjau kembali apakah akan diperbaiki di perubahan APBD atau tidak untuk mendukung capaian stunting.
Kemudian penyusunan perangkat daerah pengampuh terhadap aksi stunting di 2025.
"Jadi sekarang tahun berjalan kita coba lihat apakah berjalan sesuai dengan rencana APBD di 2023 yang susun ABPD 2024 itu semua perangkat daerah masih komitmen dengan itu atau tidak. Jangan nanti ada yang uang yang sudah dipindahkan ke kegiatan lain sehingga anggaran stunting berkurang ," jelasnya.
Adapun, mengenai perbedaan angka stunting di Kabupaten Jayapura, Parson menjelaskan, menurut angka hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting naik 26 persen di tahun 2022, dan berada di angka 20,02 persen tahun 2023.
Tetapi dari hasil pencatatan elektronik berbasis masyarakat atau Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) turun di angka 12,3 persen tahun ini melampaui target nasional di angka 14 persen.
"Kita bisa sandingkan data tetapi tidak boleh melakukan perbedaan karena punya metode hitung berbeda-beda. Jadi angkanya tidak akan direvisi, nanti di rembuk stunting metode mana yang mau di gunakan," ujarnya.
Kenaikan angka stunting berdasarkan hasil survei terjadi bukan hanya di Kabupaten Jayapura melainkan di seluruh kota dan kabupaten di Papua.
Parson mengatakan dari hasil survei nasional belum ada perubahan indikator dirilis dari Kementrian Kesehatan yang dipakai untuk mengukur angka stunting, tetapi dari hasil data elektronik atau e-PPGBM setiap tahun angka stunting dapat dihitung dari hasil 8 aksi.
Baca juga: Angka Stunting Kabupaten Jayapura 11,7 Persen pada Triwulan Pertama Tahun Ini
"8 aksi ini akan membawa kita mencapai target pelayanan, di 8 aksi ini, hari ini kita akan susun program, rembuk stunting, perbub (peraturan bupati), penetapan lokus kampung tahun 2024 sebanyak 20 kampung, tahun 2025 ada 27 kampung. Target 47 kampung yang di selesaikan, berarti kita baru 47 kampung dari 139 kampung dan 5 kelurahan," ujarnya.
Parson berharap data di e-PPGBM dari Puskesmas lebih lengkap untuk mengetahui berapa angka stunting di setiap kampung melalui pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.