Biro Pengadaan Barang dan JasaPapua Pegunungan Gelar Audensi Bersama HP-OAPP

Laporan Wartawan Tribun-Ppaua.com, Arnius Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (DPP-HPOAPP) melakukan audensi terkait kegiatan paket yang ada di tingkat provinsi setempat.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaan program pembangunan baik pekerjaan pembangunan secara fisik maupun non fisik di Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024 yang saat ini sudah masuk dalam pertengahan tahun.

Audensi tersebut berbicara terkait kegiatan Penunjukan Langsung (PL) maupun kegiatan yang sudah lelang.

"Jadi pada perinsipnya mereka meminta  berapakah nilai yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk pengusaha OAP. Setelah melakukan audensi, kami menyampaikan bahwa semua kegiatan ada di masing-masing OPD-OPD teknis termasuk PUPR Papua Pegunungan, kami disini hanya sebatas memverifikasi semua dokumen profil perusahaan, jadi begitu kami selesai verifikasi perusahaan semua, baru mana yang layak mendapatkan paket dan atau tidak, setelah itu hasilnya akan memberikan kepada pengusaha-pengusa,” kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Pegunungan, Yohanes Penius Lani kepada Tribun-Papua.com, Senin (27/05/2024) di ruang kerjanya. 

Baca juga: DPD II Generasi Muda Kiara Tolikara Resmi Daftar di Kesbangpol, Ini Kata Muru Wonda

Langkah selanjutnya adalah, melakukan verifikasi perusahaan di wilayah provinsi papua pegunungan, jangan sampai ada pendobolan mendapatkan dalam hal ini proyek.

"Karena sudah dapat di kabupaten tetapi dapat juga di provinsi sehingga bagian ini memverifikasi dengan ketat agar tidak terjadi, karena jumlah pengusaha OAP yang ada di papua pegunungan sudah cukup banyak sehingga harus ada pemerataan,"terangnya.

“Itu langkah yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, supaya ada keadilan, karena selama ini ada pengusaha yang dapat di Kabupaten A, dapat lagi di Kabupaten B, dan juga di tingkat provinsi itu tidak boleh, kita sedang mengambil data nama-nama di masing-masing 8 kabupaten untuk memverifikasi supaya semuanya bisa mendapatkan pekerjaan atau paket yang sama,” tandasnya.

Baca juga: Pesan Penting Pj Gubernur Papua Pegunungan ke Pj Bupati Lanny Jaya Usai Dilantik

Menurutnya, khusus untuk pengusaha orang asli papua, dan khusus di wilayah adat lapago provinsi papua pegunungan, untuk profil semuanya ofline, itu untuk paket-paket yang nilai lima ratus kebawa penunjukan langsung atau PL.

“Tetapi diatas dari nilai lima ratus itu kami melakukan online, jadi pengusaha siapapun berhak silakan ikut lelang, apabila dia memenuhi syarat otomatis dia akan menang,” terangnya.

Dalam audensi itu turut dihadiri oleh ketua HP-OAPP, Kamar Dagang Adat Papua,  Aspeknas, dan juga Ketua Gapensi dan beberapa pengusa Orang Asli Papua Pegunungan. (*)