Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Klarifikasi Insiden Tak Terduga Antar Pengusaha OAP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo mengklarifikasi terkait insiden tak terduga oleh pengusaha OAP dan HP-OAPP pada Selasa (11/06/2024) di Wamena.

Kejadian itu berawal dari aksi demo damai terkait paket pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dibawah kepemimpinan salah satu Pengusaha OAP Jhon Matuan, namun dihadang oleh sekelompok masa yang didatangkan oleh Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HP-OAPP) dibawah Kepemimpinan Pandimur Yikwa dan Simson Asso.

Atas kejadian itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo menjelaskan, Dinas PUPR tidak pernah ada niat untuk menghalang-halangi demo atau sampaikan pendapat dimuka umum oleh siapapun, tetapi Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan terbuka untuk umum terhadap semua aspirasi siapa saja bisa sampaikan.

Baca juga: Kelompok Cipayung Desak Pemprov Papua Pegunungan Fasilitasi Masalah Tanah Wouma-Welesi di Wamena

"Kejadian hari ini hanya murni antara mereka Pengusaha OAP, kami tidak pernah ada pilih kasih dalam paket pekerjaan, kami dari Dinas PUPR Papua Pegunungan tahun kemarin sudah melihat kepada teman-teman pengusaha HP-OAP sesuai alokasi ketersediaan kegiatan melalui lembaga yang dibentuk HP-OAPP dibawah kepemimpinan Pandimur Yikwa sebagai Ketua dan Simson Asso sebagai Sekretaris, karena organisasi mereka ini telah terdaftar di Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan," jelasnya.

Menurutnya, jika ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan HP-OAP itu harusnya dikelir pada tingkatan itu, untuk mereka jadi satu agar tidak ada lagi bikin tandingan, seharusnya mereka datang kepada lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, karena lembaga HP-OAPP dibawah Kepemimpinan Pandimur Yikwa dan Simson Asso itu sudah dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan yang lama pak Nikolaus Kondomo pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2024 di Hotel Grand Sartika Wamena.

"Jadi kami kepala-kepala OPD berkewajiban untuk melihat presentasi - presentasi kegiatan yang sifatnya Pemberdayaan atau Penunjukan Langsung (PL) itu kita libatkan pengusaha OAP melalui lembaga resmi HP-OAPP, karena disitu tergabung dari 8 Kabupaten," ujar Kadis PUPR Papua Pegunungan Irwanto Halitopo.

Irwanto Halitopo menerangkan, dari tahun lalu sudah bangun kerja sama melalui lembaga resmi yang terdaftar pada Dinas dengan pemberian paket Penunjukan Langsung (PL) kemudian tahun ini juga akan diberikan melalui lembaga itu, tetapi digilir ada perusahaan yang dipakai tahun lalu digantikan dengan perusahaan yang belum dapat sehingga ada pemerataan.

"Cuma harus dikelola dalam lembaga yang sudah terdaftar di dinas PUPR Provinsi Papua
Pegunungan yaitu HP-OAPP, sehingga tidak ada lagi yang mengatasnamakan lembaga HP-OAP, agar pekerjaan yang ada ini bisa ada pemerataan," ungkapnya.

Kadis PUPR Papua Pegunungan menegaskan, jika ada lembaga Pengusaha OAP terlalu banyak pasti pemerintah juga pusing untuk mengaturnya, apa lagi pihak pengusaha pasti akan berlomba sampai pada akhirnya juga ada yang bisa dapat dan juga tidak, kalau ada dalam satu lembaga gampang pemerintah atur, pengusaha mana yang dapat tahun lalu dan mana yang belum dapat.

"Sebenarnya kita tidak larang untuk bikin kelompok - kelompok, cuman maksudnya pengusaha OAP di Papua Pegunungan itu cukup banyak, sehingga sebaiknya ada dalam satu kelompok atau lembaga biar ada pemerataan, jangan sampai ada yang tidak dapat, kalau dalam satu ikatan bisa terkontrol oleh pemerintah maupun lembaga pengusaha itu sendiri," tegasnya.

Baca juga: Warga Yalimo Diimbau Kerja Sama Cari Bripda Aske Mabel, Polisi yang Membawa Kabur 4 Pucuk Senjata

Irwanto mengaku, tidak ada surat resmi untuk lakukan audensi antara pihak pengusaha OAP dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, tetapi yang ada hanya aksi demo dibawah kepemimpinan Jhon Matuan terkait paket pekerjaan Tahun Anggaran 2024.

"Kami dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan tidak membatasi siapapun, tapi terbuka untuk umum siapa saja bisa sampaikan aspirasi, hanya antara mereka ini harus menjadi satu agar bisa terkontrol," tuturnya.

Kadis PUPR berharap, kepada seluruh Pengusaha OAP yang ada di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan harus menjadi satu dalam lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah yaitu, dibawah kepemimpinan Pandimur Yikwa sebagai Ketua dan Simson Asso sebagai Sekretaris agar semua pekerjaan bisa ada pemerataan.

"Jika hal itu tidak dilakukan maka kedepan bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, bahkan tidak ada pemerataan terhadap Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan, dan juga bisa terjadi seperti sekarang antara pengusaha OAP," harap Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo. (*)