Apolo Safanpo Segera Temui Masyarakat Adat dan Perusahaan Sawit di Boven Digoel, Bahas Hutan Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Penolakan pembabatan hutan besar-besaran yang mengancam kehidupan masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, telah viral di dunia maya dengan hastag 'All Eyes On Papua'.

Hutan adat itu bakal dibabat habis dengan luasan 36.094 hektare.

Kini sejumlah masyarakat Suku Awyu Boven Digoel tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. 

Hendrikus Woro, selaku perwakilan dari Suku Awyu, menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). 

Baca juga: Hutan Papua Dibabat Perusahaan Sawit, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono Malah Bilang Begini

PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro (bagian dari suku Awyu).

Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel, Papua Selatan. 

Menanggapi adanya kejadian di kabupaten Boven, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo, bakal bertemu masyarakat adat pemilik lahan dan juga pihak perusahaan untuk duduk bersama mencari solusi. 

"Kami baru mendapatkan sedikit informasi terkait permasalahan yang terjadi di Boven Digoel, selanjutnya kami sudah mengundang masyarakat dan juga pihak perusahaan, dan nanti besok kami akan bertemu di Asiki," ucap Apolo kepada Wartawan, Selasa (18/6/2024).

Lanjutnya, pemerintah tidak dapat mendengar informasi permasalahan dari satu pihak, namun dari kedua belah pihak yang bersangkutan. 

Baca juga: Billy Mambrasar Klaim Mengadu ke Jokowi soal Hutan Papua, Masyarakat Adat: Selama Ini Dia Tak Peduli

"Kita tidak boleh gegabah, kita harus arif, harus bijaksana, menyelesaikan sebuah masalah dengan baik, caranya kita mendengar dulu versi masing-masing, tidak boleh kita mendengar salah satu lalu mengambil keputusan sepihak, jadi nanti kita undang mereka semua."

"Kita akan cek di lapangan, bila perlu kita cek juga dokumen-dokumennya supaya tidak hanya dengar secara lisan namun kita bisa lihat bukti-bukti autentisitas yang valid agar pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat," imbuhnya. (*)