Lemahnya Perlindungan Hukum Hambat Kebebasan Pers di Papua, Kekerasan Masih Menghantui Jurnalis

Selain itu, ada stigma yang diterima jurnalis orang asli Papua yang kerap diasosiasikan dengan kelompok separatis turut menjadi hambatan.

Akan tetapi, dia tetap memuji ada sejumlah kasus kekerasan oleh aparat keamanan kepada jurnalis yang telah dituntaskan hingga penegakan hukum.

Seharusnya, menurut Frits, semua kasus harus diselesaikan dengan menyeluruh.

”Tidak boleh hanya sampai pada mediasi dengan permintaan maaf, tetapi harus sampai penegakan hukum itu,” ujar Frits.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo menyatakan, pihaknya selalu berkomitmen dalam upaya penegakan hukum, termasuk yang menimpa pekerja pers.

Namun, dia mengakui ada sejumlah kasus yang menimpa jurnalis belum bisa dituntaskan sepenuhnya.

Hal seperti ini, kata Benny, juga terjadi pada kasus-kasus lainnya.

Selain itu, Benny menyebut, pihaknya selalu terbuka bagi wartawan.

Namun, Benny juga mengakui, masih ada fungsi kepolisian lain yang belum sepenuhnya terbuka kepada pekerja pers.

”Misalnya, reserse dan sabhara belum (terbuka kepada wartawan). Mungkin, mereka masih merasa terganggu (saat menjalankan tugasnya),” ucap Benny. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan berlangganan.