Sabtu, 18 April 2026

CPNS Papua 2024

Forum Pribumi Bakal Lakukan Aksi Terkait Penerimaan CPNS

Frmasi CPNS tahun 2020 4 lebih memprioritaskan putra-putri asli  Papua, serta meminta dilakukan tes offline mengingat kondisi jaringan internet.

Tribun-Papua.com/Noel
Foto Bersama forum pribumi aliansi honor nasional dan korlap delapan Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan informasi cpns 2024 di Wamena, Rabu, (21/08/2024). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA- Forum Pribumi Aliansi Honor Nasional dan korlap Delapan Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, bakal melakuian aksi demontrasi terkait rekrutmen CPNS 2024

Ketua Forum, Yusup Yikwa mengatakan  seluruh pencaker dan honorer, pribumi Papua Pegunungan masih menunggu tanggapan Pemprov Papua Pegunungan, soal tindaklanjut aksi pada Selasa lalu.

"Semua pencaker 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan kita harus kompak dan kawal nasib kita sama-sama," ujarnya di Wamena, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: OAP Sulit Bekerja di Luar Papua, Sepi Wanimbo Minta Formasi CPNS Prioritaskan Putra Daerah

Pihaknya menuntut agar formasi CPNS tahun 2020 4 lebih memprioritaskan putra-putri asli  Papua, serta meminta dilakukan tes offline mengingat kondisi jaringan internet di Papua Pegunungan.

"Jika Pemprov Papua Pegunungan tak juga merespon  maka Jumat 23 Agustus 2024  kami akan kakukan aksih demo damai, terkait beberapa point penting sesuai kendala yang dialami oleh pencaker 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan,"tegasnya.

Untuk, itu kata dia, semua pencaker 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan agar wajib hadir dan turun jalan pada aksih berikutnya yang akan berlangsung  pada hari Jumat  23 Agustus 2024.

Baca juga: Pemkab Intan Jaya Diminta Utamakan OAP dalam Penerimaan CPNS 2024

Masih soal penerimaan CPNS yang sedang berlangsung di Provinsi Papua Pegunungan, ia meminta BKD dan MRP, agar mengevaluasi ulang terkait pengurusan pemberkasan dikarenakan Link (hhtps://sscasn.bkn go.id) khusus di Provinsi Papua Pegunungan sedang bermasalah atau tidak bisa diakses.

"Segera Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan evaluasi ulang terkait jadwal penerimaan dan mekanisme penerimaan sesuai kondisi dan fasilitas penunjang yang ada di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan,"tandasnya. (*)
 

 

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved