ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Papua Pegunungan

Bergabung di Komite I DPD RI, Senator Papua Pegunungan Sopater Sam Jelaskan Tupoksinya

Senator Papua Pegunungan, Sopater Sam resmi bergabung sebagai anggota Komite I DPD RI bersama dengan senator lainnya dari berbagi wilayah di Indonesia

Penulis: Amatus Hubby | Editor: Lidya Salmah
istimewa
Sopater Sam, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Senator Papua Pegunungan, Sopater Sam resmi bergabung sebagai anggota Komite I DPD RI bersama dengan senator lainnya dari berbagi wilayah di Indonesia. 

"Secara resmi saya bergabung di Komite I, BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) dan panitia musyawarah (panmus) mewakili Papua Pegunungan," katanya di Jayapura, Papua, Jumat (11/10/2024) lalu.

"Di Komite I DPD RI, kami telah sepakat untuk membagi tugas di setiap komite serta alat kelengkapan dewan lainnya,"timpalnya.

Baca juga: SUARANYA MELEDAK, Carel Suebu Bakal ke Senayan dari Jalur DPD RI

Dijelaskan Sopater, lingkup tugas Komite I DPD RI ini, meliputi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.

Baca juga: Dionisius Deda Resmi Jabat Ketua DPD KNPI Kota Jayapura Periode 2023-2026

Tugas yang berikut, sambung Sopater, yaitu pelaksanaan fungsi anggaran berupa penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas RUU APBN.

"Selain itu di Komite I, ruang lingkup kerja saya juga di alat kelengkapan dewan adalah Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang memiliki tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan perda, melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan perda, dan melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD mengenai pemantauan dan evaluasi raperda,"jelasnya.

"Ruang lingkup kerja yang terakhir saya adalah sebagai panitia musyawarah (panmus) yang bertugas untuk menetapkan jadwal acara persidangan,"timpalnya lagi. 

Baca juga: Keluarga Regina Muabuay Minta KPU Akomodir Posisi DPD Terpilih Digantikan Perempuan Asli Papua

Panitia musyawarah, kata Sopater, menyusun jadwal acara persidangan DPD dengan mempertimbangkan siklus pembahasan APBN oleh pemerintah pusat dan penyesuaian jadwal persidangan di DPR.

Pasalnya, Komite I harus diperkuat agar peran dari para senator mengenai urusan daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah asal. 

"Dengan tugas yang besar ini, saya memohon dukungan semua masyarakat Papua Pegunungan agar Saya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami"ucapnya.

"Saya akan berfokus pada evaluasi Otonomi daerah serta akan melihat ke depan mengenai pembentukan dan pemekaran daerah jika diperlukan, karena wilayah kita di Indonesia ini sangat luas terutama kami di Papua pada umumnya,"imbuhnya.

Baca juga: Empat Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Lolos ke Senayan: Suara Carel Suebu Meledak, Disusul Waromi

Hubungan kerja yang baik harus terbangun antara pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan dan para anggota senator di pusat, sehingga program dan kebutuhan daerah benar-benar bisa diakselerasikan dan disalurkan secara baik. 

"Sebagai mitra kanal harus terbangun baik agar bisa menyalurkan aspirasi daerah secara baik dan tepat di pusat. Semua itu dalam rangka memajukan daerah dan kesejahteraan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di Daerah".

"Saya berharap masyarakat dapat memberikan pikiran-pikiran yang membangun dalan rangka kemajuan dan pertumbuhan daerah,"pungkasnya. (*)
 
 
 
 
 

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved