Ini Harapan Penjabat Gubernur Papua kepada Kepala BKKBN: Bantu Tuntaskan Stunting

Laporan wartawan Tribun Papua.com, Marius Frisson Yewun 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua, Sarles Brabar membantu menuntaskan permasalahan stunting di Bumi Cenderawasih yang masih tinggi. 

Baca juga: BKKBN Perkuat Peran TPK Lewat Pendampingan Zero Dose Immunization di Biak Numfor

Hal itu dikatakan Ramses Limbong saat mengukuhkan Sarles Brabar sebagai Kepala BKKBN Papua yang baru. 

Menurut orang nomor satu di Provinsi Papua, penurunan stunting merupakan program prioritas Nasional yang harus mendapat dukungan pemerintah daerah. 

Karena tujuan program itu adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang produktif, bukan generasi penerus yang menjadi beban.

Baca juga: Harganas ke-31 di Kota Jayapura, BKKBN Papua: Jadi Titik Awal Meningkatkan Kualitas Keluarga

"Salah satu langkah penurunan stunting adalah pendekatan kearifan lokal khususnya adat dan istiadat. Jadi nanti dari BKKBN maupun kita DP3KB bisa bekerja sama untuk hal-hal positif, mengurangi perkawinan dini yang menjadi penyumbang stunting," katanya di Jayapura, Rabu (16/10/2024).

Poin penting lain yang menjadi atensi gubernur untuk Kepala Perwakilan BKKBN bersama jajaran adalah terkait data stunting yang diduga tidak valid di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua ini.

"Saya tekankan juga terkait validitas data. Tetapi harapan saya kita sepakat bahwa stunting harus diberantas, dikurangi," tegasnya.

Baca juga: BKKBN Provinsi Papua Gelar Kick of Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Barabar mengataku memiliki komitmen yang sama dengan gubernur untuk menurunkan angka stunting di Papua. 

Menurut Sarles Barabar, stunting memberikan dampak negatif bagi sumber daya manusia dan perekonomian.

"Angka stunting kita masih berada di posisi 28,6 persen. Jumlah ini adalah cakupan seluruh prevalensi dari 29 kabupaten dan kota di seluruh Papua," katanya.

Dengan adanya pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua, pemetaan angka stunting 28,6 persen bisa lebih mudah dilakukan dan penanganannya pun lebih optimal.

"Kami sudah koordinasi dengan pj gubernur untuk bagaimana kita melakukan pendekatan, optimalisasi dan singkronisasi data yang ada saat ini karena memang data kita kelihatan fluktuatif. Artinya kadang tinggi, kadang turun," katanya.

Baca juga: Kepala BKKBN Papua Ajak OPD KB Semangat Turunkan Stunting: Perlu Sinergi dan Kolaborasi

Ia menargetkan pengalaman kerja yang pernah dilakukan di Bali, nantinya menjadi acuan untuk dilaksanakan lagi di Papua dalam menekan stunting.

"Di sana kita bekerja optimal dengan semua perangkat, jadi dari provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa. Ini yang kita harapkan kita satu bahasa. Itu strateginya," kata Sarles. (**)