Ijazah Tak Kunjung Terbit, Ortu Siswa SLB Negeri 1 Jayapura Mengadu ke Komisi D DPRD Kota Jayapura

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA-  Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak menerima aduan dari sejumlah perwakilan orang tua siswa komunitas disabilitas rungu pada, Senin (10/2/2025).

Aduan tersebut terkait dengan ijazah sejumlah siswa SLB Negeri 1 Jayapura lulusan tahun 2019-2023 yang belum diterima hingga saat ini.

Deli menyebut, para orang tua siswa disabilitas itu, mengeluhkan bahwa penyebab utama belum terbitnya ijazah adalah kekosongan blanko.

Kekosongan blanko ini lantas mengakibatkan penerbitan ijazah terhambat selama bertahun-tahun.

Baca juga: Komisi D DPRD Kota Jayapura Dorong Pemkot Bangun Posyandu Khusus Lansia di Setiap Distrik

Deli pun menyayangkan sikap pihak sekolah yang terkesan memberatkan situasi ini, mengingat anak-anak itu memiliki kekurangan dan harus mendapatkan atensi khusus.

"Jadi satu angkatan itu ada 10 siswa yang belum menerima ijazah. Ya, ketidakjelasan mengenai masalah ini, membuat orang tua siswa merasa khawatir dan akhirnya mencari bantuan ke kami (Komisi D DPRD Kota Jayapura). Yang datang itu ada tiga orang tua siswa dan dua anak," ucap Deli, Selasa (11/2/2025).

Legislator cantik dan gesit berlatar belakang pengacara ini menjelaskan, bahwa seharusnya masalah ini merupakan ranah DPR Provinsi Papua. 

Baca juga: Ketua DPRD Kota Jayapura Siap Mengundurkan Diri, Abisai Rollo: Saatnya Bekerja untuk Masyarakat Luas

Namun, sambung dia, pihaknya tetap menerima aduan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat.

"Komisi D DPRD Kota Jayapura akan berupaya untuk bersinergi dengan DPR Provinsi untuk menyelesaikan masalah ini,"ungkap Deli.

"Saya sudah menghubungi Waket 3 DPR Papua,  Bapak Supriadi Laling, dan beliau menanggapinya dengan baik. Kami akan membawa berkas aduan dari orang tua siswa ke DPR Provinsi untuk mendapatkan respon dan solusi,"terang Deli.

Baca juga: Ketua Pansus Otsus DPRD Kota Jayapura Monitoring dana BOSDA di Sejumlah Sekolah

Masih dikatakan Deli, para ortu siswa disablitas berharap agar masalah ijazah ini dapat segera terselesaikan, mengingat dampaknya yang besar bagi anak-anak disabilitas rungu dalam mencari pekerjaan.

"Seharusnya ada dispensasi bagi anak-anak disabilitas. Saya akan menanyakan lebih lanjut mengenai alasan kekosongan blanko ini, termasuk apakah ada biaya yang terkait," tegas Deli.

Dengan adanya aduan ini, Komisi D DPRD Kota Jayapura berharap dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan DPR Provinsi untuk menemukan solusi terbaik bagi masalah ijazah siswa SLB Negeri 1 Jayapura. (*)