DPRP Papua Pegunungan Geram Lantaran Demonstran Tolak MBG Diarahkan ke Kantor Gubernur

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan geram lantaran massa demonstran tolak program makan bergizi gratis pada Senin, (17/2/2025) diarahkan ke kantor Gubernur Papua.

Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere di Wamena, Selasa, mengungkapkan seharusnya aspirasi dari massa disampaikan di DPR sebagai representasi masyarakat.

"Seharusnya aspirasi diterima di DPRD Provinsi Papua tetapi kami tidak tahu ini kenapa. Kemarin kami dari dewan standby dari kantor untuk terima aspirasi dan mereka ini anak-anak di bawah umur yang jalan melakukan aksi demonstrasi," ujarnya.

Baca juga: Ketua TP PKK Papua Ajak Masyarakat Sarmi Bersatu Lawan Stunting

Sejak pukul 10:00 WIT DPRP sudah menungu massa yang dikabarkan nantinya menyampaikan aspirasi kepada DPRP selaku wakil rakyat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Namu hingga demonstrasi berakhir, massa tidak kunjung datang.

Sesuai prosedur kata Yos Elopere, massa datang ke kantor DPR lalu wakil rakyat itu yang memanggil eksekutif untuk bersama-sama menemui demonstran yang sebagian besar merupakan pelajar. 

Massa memahami prosedur itu namun mereka yang telah berkumpul di perempatan lampu merah di depan kediaman gubernur, langsung diarahkan ke Kantor Gubernur Papua.

Baca juga: Nonton Bareng Pelantikan Pasangan Gubernur Papua Selatan Apolo-Paskalis di Merauke, Cek Lokasinya

“Berbicara honai (rumah adat) besar itu ada di kantor DPRP bukan di kantor gubernur, silahkan datang ke sini dan sampaikan aspirasi," katanya.

Karena situasi itu sudah terjadi maka DPRP hanya berharap aspirasi yang disampaikan diteruskan ke pemerintah pusat.

Hal senada ditambahkan Wakil Ketua Bertus Asso. Ia mengatakan Kantor DPRP Papua Pegunungan merupakan honai besar masyarakat Papua Pegunungan.

Baca juga: Berbagi Darah dan Kasih Bersama Astra Motor Papua

"Kemarin yang disampaikan oleh “Pj Gubernur bahwa kita turun ke honai besar” saya mau tegaskan bahwa di sana (Kantor Gubernur) itu tempat perangkat kerja organisasi. Di sini DPRP yang merupakan representatif rakyat yang terpilih, jadi Honai itu ada di DPRP. Pemikiran ini yang harus diubah, seolah-olah Honai itu ada di sana. Itu tidak benar PJ harus tahu itu, saya tegas dan marah besar," katanya.

Keputusan pemerintah provinsi membuat anggot DPRP yang baru dilantik tidak lama ini, sangat marah. Mereka mengaku tidak keberatan menerima aspirasi anak-anak yang mewakili aspirasi pelajar delapan kabupaten itu.

Baca juga: Presiden Prabowo: Pembangunan pada Empat Provinsi di Papua Harus Diprioritaskan

“Seharusnya datang ke sini, bukan datang ke kantor gubernur, dari sana baru kita sama-sama naik ke menteri untuk cari solusi soal makan gratis. Di sini yang honai dan 100 persen beliau tidak menghargai kita, bukan 80 persen tapi 100 persen beliau keliru,”ujar Bertus Asso.(*)