ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Aksi Massa di Timika

Massa Ancam Tutup Kantor Dinas Perhubungan dan UPBU Mimika Bila Penerbangan Tidak Dibuka  

Massa meminta Dishub dan Pemda Mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.

Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
UNJUK RASA - Sekelompok massa menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika, di Jalan Baru, Mimika Papua Tengah, Selasa (29/4/2025). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela 

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA- Ratusan warga menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika, di Jalan Baru Mimika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025).

Kedatangan massa ini guna menuntut pengaktifan kembali penerbangan pesawat perintis di Distrik Tembagapura, Distrik, Alama, Distrik Jila, dan Distrik Hoya karena sudah dua tahun lebih tidak ada pelayanan dengan alasan faktor keamanan.

Koordinator Aksi, Eli Dolame menegaskan bahwa, pelayanan penerbangan perintis harus segera dibuka mengingat masyarakat hidup dalam keterpurukan.

"Kami terisolasi mau ke kampung susah. Kami harus sewa tranportasi helikopter dengan biaya mahal baru bisa kesana karena tidak ada penerbangan perintis," kata Eli Dolame.

Ia meminta Dishub dan Pemda Mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Geruduk Kantor Perhubungan Mimika, Minta Penerbangan Dibuka ke Wilayah Gunung

"Kami jadi korban faktor keamanan dengan stigma mengeluarkan daerah ini menjadi zona merah sehingga tidak ada pesawat yang berani kesana," ungkapnya.

DISTRIK JILA- Tampak warga dan petugas keamanan dari jajaran TNI berada di lapangan terbang di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (28/4/2025).
DISTRIK JILA- Tampak warga dan petugas keamanan dari jajaran TNI berada di lapangan terbang di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (28/4/2025). (Tribun-Papua.com)

Lanjutnya, Dinas Perhubungan dan Unit Penyelenggara Utama Bandar Udara (UPBU) Mozes Mimika agar melihat kondisi masyarakat.

"Masyarakat harus dilayani. Kami minta pertanggungjawaban jika tidak maka kami akan tutup kantor Dishub dan UPBU," katanya.

Para pendemo juga meminta kehadiran Kepala Dishub Mimika, Jania Basir dan kepala daerah agar datang memberikan keterangan resmi.

"Kepala dinas dan kepala daerah harus jelaskan maslah ini sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved