Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan Geruduk Kantor Gubernur: Tolak Program MBG Presiden Prabowo!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ratusan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Jumat (2/5/2025).

Aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Preseiden Prabowo Subianto itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, didampingi Asisten II Sekda Papua Pegunungan, Elai Giban, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan, Simon Sambor, menerima langsung para pendemo. 

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Wasuok Demianus Siep menyatakan bahwa aspirasi para pelajar dan mahasiswa akan disampaikan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk dibahas lebih lanjut.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nabire Belum Jalan, Wakil Bupati: Masih Tahap Koordinasi

“Mereka meminta agar program ini dialihkan ke pendidikan gratis. MBG ini penting, namun pola pengelolaannya perlu diubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Wasuok, Jumat (2/5/2025) malam.

“Kami harapkan, bahan makanan lokal dapat digunakan untuk mendukung kesehatan anak-anak dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka,” sambung dia.

Wasuok menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan para pendemo akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Dalam aksi tersebut, para pendemo menyerahkan sejumlah tuntutan kepada Penjabat Sekda Papua Pegunungan, di antaranya menolak program MBG yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Papua Pegunungan.

Juga menolak penempatan TNI-Polri di setiap sekolah, dengan alasan bahwa pendidikan harus dikelola secara independen oleh tenaga pendidik dan pemerintah daerah.

Baca juga: Pelajar Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Kami Butuh Pendidikan Layak dan Gratis

Selain itu, menuntut pendidikan gratis dari jenjang TK, PAUD, hingga perguruan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 28C tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Serta, menuntut penambahan fasilitas sekolah yang belum memadai serta peningkatan jumlah guru di setiap sekolah. 

Mereka juga menyampaikan bahwa jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan dari 8 Kabupaten akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, yang akan dipusatkan di Kabupaten Jayawijaya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com