KWD Papua Selatan Kritisi Gaya Pejabat dan Aparat Alergi Jurnalis, Apa Yang Ditakuti ?

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Sikap antikritik dan tertutup masih kerap ditunjukkan oleh sejumlah pejabat daerah dan aparat TNI-POLRI di wilayah Papua Selatan, terutama saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. 

Kondisi ini menjadi sorotan serius insan pers yang menilai bahwa perilaku semacam itu mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Baca juga: Tim Juri Award 2025 Sebut Pogram Pendidikan yang Dikembangkan YPMAK Unik

Ketua Komunitas Wartawan Daerah (KWD) Papua Selatan, Jamal Yulianus Bwariat, mengecam keras kebiasaan narasumber yang memilih bungkam, menghindar, atau bahkan memblokir komunikasi ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik.

“Masih banyak pejabat dan aparat di Papua Selatan seperti alergi terhadap pertanyaan wartawan. Padahal konfirmasi adalah bagian mendasar dari kerja jurnalistik untuk mencegah informasi yang bias. Kalau mereka terus menutup diri, patut dipertanyakan apa yang sebenarnya ingin disembunyikan,” tegas Jamal di Merauke, Senin (16/6/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Satu Prajurit TNI di Yahukimo Dibunuh Milisi Organisasi Papua Merdeka

Ia menyebut, wartawan bukan musuh, melainkan pilar demokrasi yang mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur kepentingan publik. 

Namun dalam praktiknya, sikap tertutup narasumber justru memperkeruh opini dan merugikan masyarakat yang berhak atas informasi yang jelas dan berimbang.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Positif Mewarnai Anniversary 14th PHMJ Bersama Honda Papua di Jayapura

“Kami lelah menghadapi gaya komunikasi para pejabat yang seolah punya alergi kronis terhadap konfirmasi. Ini bukan era otoriter. Kalau masih takut pada pertanyaan wartawan, sebaiknya jangan jadi pejabat publik,” kritiknya tajam.

Jamal juga mengingatkan bahwa undang-undang menjamin hak wartawan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. 

Baca juga: DISNAKERKOPUKM Papua Dorong Harmonisasi Hubungan Industrial Melalui Pengesahan Peraturan Perusahaan

Karena itu, sikap menutup-nutupi atau menghindar bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pers.

“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh klarifikasi. Pers tidak bekerja untuk menyenangkan pejabat, tapi untuk melayani kebenaran. Kalau pejabat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jangan salahkan publik kalau mulai curiga,” tutur Jamal. 

Baca juga: Ketua DPRP Papua Pegunungan Soroti Operasi Militer di Jayawijaya: Jangan Ganggu Aktivitas Warga

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris KWD Papua Selatan, Ronny Imanuel Rumboy, dirinya menambahkan sikap menutup diri dari pejabat dan aparat terhadap wartawan adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat keterbukaan informasi. 

"Kami mengingatkan, pers bukan ancaman—melainkan mitra dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jika komunikasi terus diblokir, maka kecurigaan publik tak bisa dihindari. Kami minta semua pihak menghentikan sikap alergi terhadap konfirmasi demi kepentingan bersama," tambahnya. (*)