SPIP Jadi Alarm Dini, Pemprov Papua Pegunungan Komit Perbaiki Sistem Anggaran

Laporan Wartawan Tribun-papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menggelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balim Pilamo Hotel, Wamena, Kamis (10/07/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengawasan keuangan yang lebih efektif dan terstruktur di tingkat daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, yang hadir mewakili Gubernur John Tabo, menegaskan bahwa pengendalian internal adalah fondasi penting dalam membenahi kelemahan pengelolaan anggaran daerah.

Baca juga: Usulan Subsidi Ditolak, Pemprov Papua Pegunungan Batalkan Kerja Sama dengan Sriwijaya Air

“SPIP adalah seperti alarm dini yang memberi peringatan dini bagi kita. Dengan sistem ini, kita bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih presisi,” ujar Siep.

Ia juga menyoroti praktik realokasi anggaran sepihak yang selama ini kerap menjadi sumber temuan auditor.

“Sering kali kegiatan dipindahkan tanpa prosedur yang sah. Ini rawan menimbulkan kerugian saat audit, karena tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.

SPIP sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menerapkan sistem pengendalian internal melalui lima pilar utama lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan oleh pimpinan instansi.

Namun, menurut Siep, implementasi SPIP di Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan serius.

Antara lain, rendahnya pemahaman teknis aparat daerah, lemahnya manajemen risiko, belum optimalnya pencatatan dan pengamanan aset milik daerah.

Baca juga: Aksi Massa di Wamena, Kepala BPN Jayawijaya Dianggap Persulit Pengurusan Sertifikat Tanah

Kata Siep melalui sosialisasi ini, Pemprov Papua Pegunungan menargetkan peningkatan kapasitas bendahara dan sekretaris OPD agar mampu menerapkan SPIP secara lebih profesional dan konsisten.

"Kami ingin hasil audit ke depan semakin baik. Pendampingan dari BPKP sangat kami butuhkan untuk memperkuat sistem pengendalian yang andal,” ujarnya.

Pemerintah berharap, penguatan SPIP tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang menyentuh langsung ke pelayanan publik. (*)