FPPKLJ Minta Pendamping Sosial Jangkau Warga yang Belum Memiliki Identias Diri

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Ketua Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya (FPPKLJ), Ernison Kogoya menyoroti proses penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Lanny Jaya.

Ia meminta seluruh pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bersama kepala distrik dan kepala kampung, segera mendata warga yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Baca juga: Ramalan Cuaca Mimika Besok, Selasa 15 Juli 2025: Tembagapura Cerah saat Pagi, Hujan di Malam Hari

Menurut Ernison, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 39 distrik dan 354 kampung di Kabupaten Lanny Jaya belum tercatat secara resmi karena belum memiliki identitas kependudukan yang sah. 

Kondisi ini, katanya, sering memicu pembagian bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah KPM, bahkan berujung pada pembagian merata secara sosial karena alasan kekeluargaan.

Baca juga: Edi Hermanto Tewas Ditembak KKB di Puncak Jaya Papua Tengah , Dua Pelaku Sempat Ketuk Rumah Korban

"Seringkali, bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh masing-masing KPM justru berkurang. Misalnya, bantuan Rp600 ribu per orang, tapi karena jumlah penerima tidak sesuai data, akhirnya dibagi-bagi dengan warga lain yang tidak terdata," kata Ernison, Senin, (14/7/2025).

Kondisi ini menjadi tugas penting bagi para pendamping TKSK dan PKH untuk turun langsung ke distrik dan kampung guna melakukan pendataan yang akurat. Proses penginputan data harus menjadi prioritas utama agar bantuan bisa disalurkan tepat sasaran.

Baca juga: Dinard Kelnea Meninggal Dunia, Papua Pegunungan Kehilangan Putra Terbaik

"Pendamping jangan hanya menunggu pencairan, lalu ambil alih pembagian bantuan. Mereka harus aktif melakukan sosialisasi, sortir data, dan input data, supaya tidak ada lagi warga yang terlewat," tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya yang selama ini telah menyalurkan dana bantuan secara terbuka dan transparan di bawah kepemimpinan Kadis Sosial, Tendien Wenda, S.Th., M.Si.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bupati Nduga Dinard Kelnea Meninggal Dunia, Pemerintah Umumkan Kabar Duka

“Baru kali ini kami menyaksikan proses penyaluran dilakukan secara realistis dan terbuka, melalui kepala distrik dan kampung, serta didampingi langsung oleh petugas PKH dan TKSK,” ujarnya.

Namun begitu, ia mengingatkan bahwa tanpa data yang lengkap, transparansi tetap tidak akan menyelesaikan persoalan. 

Baca juga: 5 Zodiak yang Sering Dicap Berhati Dingin, Apakah Kamu Termasuk?

Karena itu, Ernison meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga dilibatkan aktif untuk memfasilitasi warga yang belum memiliki KTP dan KK, khususnya di wilayah terpencil.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran tambahan bagi operasional para pendamping di lapangan, mengingat kondisi geografis dan biaya ekonomi di wilayah pegunungan Papua jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 291: Soal 2

"Pendamping itu sudah digaji oleh pemerintah pusat, tapi biaya operasional dan medan yang sulit juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kalau tidak, kerja-kerja pendataan mereka tidak bisa maksimal," ujarnya.

Ernison juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak hanya menunggu bantuan datang, tetapi harus proaktif melakukan perekaman data kependudukan.

Baca juga: Kunci Jawaban Dasar-dasar Desain Komunikasi Visual Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 28: Soal 6

 "Jangan sampai hanya mengeluh saat bantuan tidak sampai, tapi tidak pernah urus KTP atau KK. Ini harus jadi kesadaran bersama," tegasnya.

Ia berharap ke depan, seluruh penduduk di Lanny Jaya bisa terdata dengan baik dan menerima hak mereka secara adil, tanpa ada lagi praktik pembagian bantuan yang keliru karena lemahnya basis data penerima manfaat.(*)