Jayawijaya
Biaya Pengurusan Badan Hukum Tiap KDMP di Jayawijaya Berkisar Rp2 - 3 Juta
Bupati Jayawijaya Athenius Murib menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dilaporan terakhir, secara keseluruhan ada 31
Penulis: Amatus Hubby | Editor: Marius Frisson Yewun
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia bersamaan dengan 328 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (21/7/2025).
Bupati Jayawijaya Athenius Murib menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dilaporan terakhir, secara keseluruhan ada 31 koperasi yang sudah berbadan hukum dan 53 sedang di notaris dari 332.
"Kami Pemerintah akan tetap kita himpun seluruh desa yang ada. Untuk kami, di kabupaten Jayawijaya, terdapat 328 kampung, 4 kelurahan. Maka, 332 berbadan hukum koperasi yang akan terbentuk,"jelasnya.
Baca juga: 7 Tahun Masyarakat Wakunyama di Yahukimo Tidak Merasakan Dana Desa
Sesuai dengan arahan Presiden dan juga gubernur, pihaknya akan wujudkan program prioritas yang dimana adalah bentuk koperasi yang berbeda.
"Yang artinya bukan untuk menguntungkan pengurus dan ketua, tapi gotong-royong untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran anggota dan masyarakat secara umum,"katanya.
Dalam proses ini kata bupati, pasti banyak kendala karena ini program baru dan sebenarnya harus membutuhkan biaya untuk urus badan hukum sekitar Rp2 - 3 juta.
Baca juga: Bupati Jayawijaya Minta Dinas Terkait Dukung Pengembangan Gerakan Pramuka
"Maka mereka berharap tunggu dari dana desa. Namun desa belum juga terkucurkan, itu juga kendala. Jadi, kita di gunung ini kan semuanya membutuhkan dengan penerbangan, pesawat, jaringan kan tidak terlalu bagus. Jadi mungkin itulah kendala-kendala yang secara keseluruhan yang kita hadapi,"kata bupati.
Tapi dia harapkan, semua yang terlambat masuk, semua akan terdata baik. "Kita akan terus berupaya, kita tidak berhenti langsung karena sudah launching, jadi langsung berhenti yang lain tidak masuk, itu tidak, kita pemerintah tetap kita akan himpun seluruh desa yang ada,"ucapnya.
Selain itu Bupati Jayawijaya Athenius Murib juga menyebutkan bahwa program ini sebagai langkah strategis untuk membangun dan memperkuat ekonomi rakyat di Jayawijaya.
Baca juga: TSE Group Menjaga Mimpi Tetap Hidup di Sanubari Laurencia
"Serta memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong," katanya.
Bupati Jayawijaya itu menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih mengusung konsep koperasi desa yang berbeda, dengan fokus utama pada kesejahteraan anggota dan masyarakat kampung melalui semangat gotong royong, bukan semata-mata keuntungan pengurus.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini sangat dibutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebab tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat di kampung-kampung. "Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden dan arahan Pak Gubernur, secara simultan kita akan wujudkan Koperasi Merah Putih ini," ungkapnya.
Baca juga: Astra Motor Papua dan SNKSB Jalin Kemitraan Literasi Otomotif
Selain itu dia juga mengatakan bahwa dalam upaya memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan efisiensi ekonomi di pedesaan, Presiden telah menjanjikan masing-masing koperasi akan mendapatkan dua unit truk.
"Ini nantinya akan sangat membantu mengangkut hasil produksi pertanian dari kampung untuk dijual ke kota," pungkasnya.(*)
Tribun-Papua.com
Pemkab Jayawijaya
Bupati Jayawijaya
Athenius Murib
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua Pegunung
Info Wamena
40 distrik di Jayawijaya
328 Kampung di Jayawijaya
Polres Jayawijaya Tangkap Pelaku Curas yang Menyerang Ibu Bhayangkari |
![]() |
---|
Polwan Jayawijaya Salurkan Bantuan Untuk Panti Asuhan dan Lembaga Keagamaan |
![]() |
---|
DPRK Jayawijaya Harap Birokrasi Berbelit Tidak Korbankan Mahasiswa Kedokteran |
![]() |
---|
Pemkab Jayawijaya Motivasi Pelajar SD-SMP Melalui Lomba Mengarang Cerpen |
![]() |
---|
Kejahatan di Jayawijaya Masuk Hingga ke Dalam Gereja |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.