3.331 Pengawas Bawaslu Papua Awasi Masa Tenang Jelang PSU 6 Agustus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menjelang masa tenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi di Hotel Aston, Kota Jayapura, Sabtu (2/8/2025).

Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 3.331 personel pengawas telah disiapkan untuk bertugas di delapan kabupaten dan satu kota selama masa tenang, yang berlangsung dari 3 hingga 5 Agustus 2025.

Baca juga: PSU Pilkada Gubernur, Bawaslu Papua Bidik Praktik Politik Uang dan Mobilisasi Pemilih

"Kami memastikan seluruh jajaran pengawas, termasuk di tingkat distrik, kelurahan dan desa hingga TPS sudah siap menjalankan tugas. Khusus di Kota Jayapura, ada 575 pengawas TPS yang hadir dalam kegiatan ini," ujar Hardin.

Selain pengawasan masa tenang, Bawaslu juga akan memantau proses distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi.

Baca juga: Jelang PSU Pilkada Papua, KPU Kabupaten Jayapura Mulai Distribusi Logistik di 3 Distrik 

"Tentunya kami akan kawal, sesuai dengan aturan yang ada, " katanya.

Hardin menegaskan pengawasan harus dilakukan dengan standar moral dan semangat yang tinggi, sebagaimana pada Pilkada 27 November 2024 lalu.

Baca juga: Pohon Tumbang Renggut Nyawa Pengendara Motor di Belakang Otonom Jayapura

“Tantangan kali ini berbeda, terutama dari sisi efisiensi dan dinamika lapangan. Namun kami tegaskan bahwa pengawas tidak hanya bertugas memantau, tetapi juga menurunkan tensi dan menjaga suasana damai di Papua,” tegasnya.

Apel siaga serentak juga dilakukan di masing-masing kabupaten, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal selama masa tenang hingga hari pemungutan suara.

Baca juga: Prabowo Beri Amnesti, KPK Nyatakan Proses Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dihentikan

"Kami tidak mau lagi terjadi PSU, apalagi siaga serentak dilakukan di 8 kabupaten untuk memastikan pengawasan berjalan baik selalu masa tenang hingga hari pemilihan," pungkasnya.(*)