Info Jayapura

Tahun 2023, APBD Kabupaten Jayapura Tembus Rp 1,5 Triliun

Penulis: Calvin Louis Erari
Editor: M Choiruman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota memastikan APBD Kabupaten Jayapura tahun 2023 tembus Rp 1,5 Triliun.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – pada tahun 2023, Pemkab Jayapura, Provinsi Papua menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 1,5 Triliun.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Pesan Kemenkes saat Cek Fasilitas di Posyandu Sentani: Tahun Depan Tak Pakai Timbangan Jadul

Menurutnya, APBD 2023 sudah dibahas secara detail dan mendalam bersama seluruh dinas, dan badan di lingkungan Pemkab Jayapura.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masuk sekitar Juli 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura.

"Waktu itu kita dengan DPRD tidak membahas karena harus mengetahui berapa transfer daerah, dan pada Oktober 20222 baru kita tahu transfer daerah tersebut, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan target RKPD Rp 1,5 Triliun," kata Parson.

Menurutnya, dalam Rp 1,5 Triliun ini dibagi dalam belanja sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tentang Belanja operasional, modal, barang jasa dan transfer.

Baca juga: Sosok Bupati Jayapura di Mata Masyarakat Adat, Alfius Joku: Beliau Pejuang yang Tulus 

"Dari situ kita melihat prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tentang jangka waktu dari 2023 hingga 2026 sebelum kepala daerah terpilih pada 2024," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, total APBD Rp 1,5 Triliun ini tergabung dari berbagai sumber. Di antaranya dana Otonomi khusus (Otsus) dana transfer umum, dan dana alokasi khusus fisik (DAK).

Dari jumlah tersebut, lebih banyak dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).

Baca juga: Pemkab Jayapura dan USAID Gelar Workshop Pengetahuan Indeks Sanitasi

"Khusus untuk pendidikan dan kesehatan sesuai perintah negara bahwa dua ini menjadi prioritas utama, maka itu 20 persen APBD itu ke Pendidikan dan 15 Persen untuk kesehatan," lanjutnya.

Kata Parson, jika tidak dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, akan berpengaruh terhadap penurunan alokasi anggaran APBD pada tahun berikutnya.

"Jadi memang aturan sangat jelas dan kita mengacu kepada itu," pungkasnya. (*)

Berita Terkini