Organisasi Papua Merdeka

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Indonesia mengkategorikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis teroris.

Penyematan status KKB itu lantaran OPM kerap melancarkan serangan terhadap aparat TNI dan Polri di wilayah pegunungan Papua.

Bahkan, OPM juga disebut tak berperikemanusiaan lantaran tega membunuh warga sipil dan pekerja kemanusiaan.

Organisasi Papua Merdeka sendiri mengidentifikasi diri sebagai wadah atau organisasi yang berdiri sejak tahun 1965.

Baca juga: Sejarah Organisasi Papua Merdeka dan Peringatan 1 Desember

Tujuan berdirinya OPM adalah untuk mengakhiri pemerintahan Irian Jaya dan memisahkan diri dari Indonesia.

Mulanya OPM menempuh jalur diplomatik, serta mengadakan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, serta aksi militan yang kemudian berkembang menjadi konflik Papua.

Bendera Bintang Kejora menjadi simbol lain dari kesatuan Papua yang akan dikibarkan oleh kelompok separatis setiap tanggal 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Adapun lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi sejak periode 1961 sampai pemerintahan di bawah Republik Indonesia dimulai pada Mei 1963.

Berlanjut pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Roemkorem dan Jacob Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Selanjutnya pada 26 Maret 1973, dibentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik strategi antara Seth Roemkorem dan Jacob Prai kemudian berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi yaitu PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem.

Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM yang kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, dan Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat.

Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gerakan ini merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.